Analisis Program Padat Karya Tunai Desa di Desa Pasung, Kecamatan Wedi, Klaten melalui Pendekatan Bottom-Up

Adzra Fildzah Azzahra, Didik Gunawan Suharto

Sari

Abstrak

Program Padat Karya Tunai Desa (PKTD) merupakan kebijakan pembangunan desa yang bertujuan menciptakan kesempatan kerja dan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya lokal. Penelitian ini menganalisis implementasi PKTD di Desa Pasung, Kecamatan Wedi, Kabupaten Klaten melalui pendekatan bottom-up. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Kerangka analisis menggunakan model implementasi kebijakan bottom-up dari Elmore, Lipsky, Hjern, dan O'Porter, yang menekankan jaringan aktor, jenis kebijakan, kesesuaian dengan harapan lokal, serta prakarsa dan partisipasi masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi PKTD melibatkan pemerintah desa, Tim Pendamping Profesional, kelompok tani, RT/RW, BPD, dan masyarakat. Kegiatan PKTD di Desa Pasung masih terfokus pada pembersihan saluran irigasi dan kebersihan lingkungan sejak tahun 2018. Partisipasi masyarakat lebih dominan pada tahap pelaksanaan, sedangkan pengambilan keputusan strategis masih bertumpu pada pemerintah desa. Keterbatasan anggaran menunjukkan ketidaksinambungan dengan status PKTD sebagai program prioritas. Dengan demikian, implementasi PKTD di Desa Pasung telah melibatkan aktor lokal, namun masih memerlukan penguatan partisipasi substantif dan dukungan anggaran yang lebih proporsional.

 

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan; Program Padat Karya Tunai Desa; Pendekatan Bottom-Up; Aktor Lokal

 

Abstract

The Village Cash-for-Work Program (PKTD) is a village development policy aimed at creating employment opportunities and optimizing the use of local resources. This study analyzes the implementation of PKTD in Pasung Village, Wedi District, Klaten Regency using a bottom-up approach. A descriptive qualitative method was employed, with data collected through interviews, observation, and documentation. The analytical framework is based on the bottom-up policy implementation model by Elmore, Lipsky, Hjern, and O'Porter, emphasizing actor networks, policy type, conformity with local expectations, and community initiative and participation. Findings show that PKTD implementation involves the village government, Professional Assistance Team, farmer groups, RT/RW, BPD, and local communities. PKTD activities in Pasung Village have remained focused on irrigation channel cleaning and environmental sanitation since 2018. Community participation is more dominant at the implementation stage, while strategic decision-making remains with the village government. Budget limitations indicate a mismatch with PKTD's status as a priority program. Therefore, PKTD implementation in Pasung Village still requires stronger substantive community participation and more proportional budget support.

 

Keywords: Policy Implementation; Village Cash-for-Work Program; Bottom-Up Approach; Local Actors

 

Teks Lengkap:

PDF

Referensi

Badan Pusat Statistik. (2025). Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2025. Jakarta: Badan Pusat Statistik.

Bappenas. (2025). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029. Jakarta: Kementerian PPN/Bappenas.

Barrett, S. (2004). Implementation studies: Time for a revival? Personal reflections on 20 years of implementation studies. Public Administration, 82(2), 249–262.

Budiasa, A. A. G. R., Raka, A. A. G., & Mardika, I. M. (2019). Implementasi kebijakan Padat Karya Tunai (PKT) pada masyarakat miskin di Desa Lebih, Gianyar. Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik, 4(2), 71–82.

DeLeon, P., & DeLeon, L. (2002). What ever happened to policy implementation? Journal of Public Administration Research and Theory, 12(4), 467–492.

Effendi, G. N., Purnomo, E. P., & Malawani, A. D. (2020). Cash for work? Extreme poverty solutions based on sustainable development. JEJAK: Jurnal Ekonomi dan Kebijakan, 13(2), 381–394.

Elmore, R. F. (1979). Backward mapping: Implementation research and policy decisions. Political Science Quarterly, 94(4), 601–616.

Hjern, B., & Porter, D. O. (1981). Implementation structures: A new unit of administrative analysis. Organization Studies, 2(3), 211–227.

Jayadiputera, T. E. A., Sumartono, Nuh, M., & Sujarwoto. (2023). Poverty alleviation through the cash for work program: A case study on the implementation of good enough governance in Nanga Pamolontian Village and Mekar Mulya Village of Lamandau Regency, Central Kalimantan. In Proceedings of ICoPAG 2022 (pp. 401–416). Atlantis Press.

Kemendesa PDTT. (2021). Panduan Umum Program Padat Karya Tunai Desa. Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

Lipsky, M. (1980). Street-Level Bureaucracy: Dilemmas of the Individual in Public Services. New York: Russell Sage Foundation.

Novanto, H. E., & Wibawani, S. (2023). Implementasi Program Padat Karya Tunai Desa. Jurnal Kebijakan Publik, 14(2), 179–188.

Purwanto, E. A., & Sulistyastuti, D. R. (2012). Implementasi Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasinya di Indonesia. Yogyakarta: Gava Media.

Subarsono, A. G. (2015). Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori, dan Aplikasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Sumaryatiningsih, S., & Hardjono. (2023). Community empowerment model through village cash for work program during the Covid-19 pandemic. Komunitas, 15(1), 108–123.

Wahab, S. A. (2010). Analisis Kebijakan Publik. Jakarta: Bumi Aksara.

DOI: https://doi.org/10.20961/wp.v6i1.120170

Refbacks

  • Saat ini tidak ada refbacks.