Digitalisasi Keuangan Publik di Indonesia: Tantangan dan Peluang dalam Pengelolaan Fiskal Modern

Epsilonita Rizki

Sari

Penelitian ini mengungkapkan tantangan dan peluang digitalisasi keuangan publik di Indonesia sebagai bagian dari upaya modernisasi pengelolaan fiskal. Melalui metode studi literatur dengan pendekatan kualitatif deskriptif, penelitian ini mengkaji implementasi sistem digital seperti SPAN, SAKTI, Pembayaran Digital (Digipay), dan Digitalisasi Transaksi Pemerintah Daerah (DTPD). Hasil penelitian menunjukkan bahwa digitalisasi keuangan publik memberikan peluang signifikan dalam meningkatkan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas pengelolaan anggaran negara sesuai prinsip good governance . Namun implementasi digitalisasi menghadapi tantangan berupa kesenjangan infrastruktur teknologi antar daerah, keterbatasan literasi aparatur digital, risiko keamanan siber, serta kebutuhan penyesuaian budaya organisasi dan reformasi regulasi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keberhasilan digitalisasi keuangan publik memerlukan penguatan kapasitas SDM, pemerataan infrastruktur digital, peningkatan sistem keamanan data, serta dukungan regulasi yang adaptif. Implikasi dari penelitian ini adalah perlunya strategi komprehensif dalam implementasi transformasi digital untuk mencapai pengelolaan fiskal modern yang berkelanjutan.

Kata Kunci

Akuntabilitas, Digitalisasi Keuangan Publik, Pengelolaan Fiskal, SPAN, SAKTI, , Transparansi.

Teks Lengkap:

PDF

Referensi

Elahi, K. (2014) “UNDP on good governance,” (September). Available at: https://doi.org/10.1108/03068290910996981.

Innaf, S., Ardelia, M. and Yuadi, I. (2023) “Digital Government Dalam Menciptakan Transparansi Pelayanan Publik : Suatu Analisis berdasarkan Perspektif Bibliometrik Mengingat peningkatan pelayanan publik Indonesia cenderung stagnan dan implikasinya dirasakan secara luas di semua bidang kehidupan masyarakat , baik 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik . Untuk menjamin terselenggaranya adalah buruknya pelayanan publik . Masalah kepercayaan ini memanifestasikan Sejalan dengan hal tersebut , studi Transparency International terbaru mengungkapkan bahwa indeks persepsi korupsi Indonesia tercatat pada 34 poin dari skala 0-100 pada tahun 2022 . Hal ini karena efektivitas pelayanan publik sangat terhadap pemerintah dan terwujudnya good governance , maka hal tersebut sangat E-government atau sering dikenal dengan digital government merupakan salah satu jenis inovasi pelayanan publik yang diproyeksikan mampu menjawab sejumlah permasalahan masyarakat , antara lain waktu pelayanan , kemudahan , dan kepastian .,” 7, pp. 111–128. Available at: https://doi.org/10.30742/tb.v7i2.2937.

Mergel, I., Edelmann, N. and Haug, N. (2019) “Defining digital transformation : Results from expert interviews ☆,” Government Information Quarterly, 36(4), p. 101385. Available at: https://doi.org/10.1016/j.giq.2019.06.002.

“No Title” (no date).

DOI: https://doi.org/10.20961/wp.v6i1.111318

Refbacks

  • Saat ini tidak ada refbacks.