Analisis Pembuktian Hakim Terhadap Dakwaan Berbentuk Subsidaritas Sebagai Dasar Menjatuhkan Putusan Bebas

Sarah Amadea Kusuma, Farrah Fatihyah

Abstract

       Penulisan ini mengkaji permasalahan, yaitu mengenai kesesuaian pembuktian hakim terhadap dakwaan subsidaritas dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana khususnya mengenai Putusan Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 387/Pid.Sus/2010/PN.Im.

       Penulisan hukum ini termasuk dalam jenis penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kasus dengan sumber bahan hukum yang meliputibahanhukum primer dan bahan hukum sekunder, selanjutnyateknik pengumpulan bahan hukum yang sesuai dengan pendekatan kasusadalah dengan mengumpulkan putusan-putusanpengadilan mengenai isu hukum terkait dan juga melakukan pengumpulan bahan hukum dengan studi dokumen. Selain itu, teknik analisis yang dilakukan menggunakan silogisme deduksi dengan menganalisis berdasarkan premis mayordan premis minor.

        Hasil penelitian menunjukan bahwa pembuktian hakim di lakukan berdasarkan 3 tahapan hukum. Setelah melalui ketiga tahapan tersebut Majelis Hakim memutus bebas sesuai dengan amar putusan Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 387/Pid.Sus/2010/PN.Im. Sehingga, sudah memenuhi asas pembuktian menurut Undang-Undang Secara Negatif.

         Kata Kunci: Surat Dakwaan, Pembuktian, Korupsi

 

Full Text:

PDF

References

Hamzah, Andi. 2002. Hukum Acara Pida na Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.

Harahap, M. Yahya. 2010. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP.

Jakarta: Sinar Grafika.

Husein, Harun M. 1994. SURAT DAKWAAN: Teknik Penyusunan, Fungsi, dan Permasalahannya. Jakarta: PT RINEKA CIPTA

Marzuki, Peter Mahmud. 2013. Penelitian Hukum. Edisi Revisi. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Sutiyoso, Bambang. 2012. Metode Penemuan Hukum, Upaya Mewujudkam Hukum yang Pasti dan Berkeadilan. Yogyakarta: UII Press.

Yulia, Rena. 2009. Kedudukan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana (Suatu Telaan terhadap Kedudukan Korban dalam KUHAP dan Undang-Undang

Perlindungan Saksi dan Korban. Jurnal Yustitia Edisi 76 Januari-April 2009. ISSN; 0852-0941.

Refbacks

  • There are currently no refbacks.