Forum Konsultasi Publik : Aktivis Masyarakat Sipil atau Klient Penguasa

Rutiana Dwi Wahyunengseh

Abstract

Forum Konsultasi Publik adalah bagian dari Musrenbang (Konsultasi Masyarakat Tahunan tentang Perencanaan Pembangunan) yang diintervensi sebagai bagian dari fase siklus perencanaan penganggaran daerah. Prosesnya dirancang untuk berorientasi pada pengambilan keputusan perencanaan pembangunan dengan format yang demokratis dan partisipatif. Dilihat dari dimensi akuntabilitas sosial, apakah mereka yang terlibat benar-benar anggota aktif atau klien? Artikel ini bertujuan untuk menganalisis fenomena perangkap "klien-komunitas aktif", karena perannya penting untuk kualitas dan output prosesnya. Hasil beberapa studi kasus di Kota Surakarta dan Magelang menunjukkan bahwa konsep komunitas aktif memiliki makna yang berbeda dilihat dari forum dan konteks fungsi akuntabilitas sosial. Pemerintah mengundang para peserta yang dianggap aktif berdasarkan penilaian birokrat. Atas nama forum yang lebih efisien, ada kooperasi forum melalui instruksi teknis pada organisasi forum. Akibatnya, pada dasarnya konsultasi publik membuat dialog semu untuk membuat keputusan secara akuntabel. Itu karena peserta aktif yang terlibat sebenarnya adalah klien yang dikooptasi sesuai dengan prosedur pemerintah.
Kesimpulannya adalah bahwa
lingkungan budaya formalitas birokrat dan kebiasaan komodifikasi dalam
masyarakat menghasilkan patologi yang mengaburkan makna "komunitas
aktif" terhadap "klien aktif".

Full Text:

PDF

References

Clarke, M., & Missingham, B. (2009). Active Citizenship and Social Accountability. Development in Practice, 19(8), 955-963, http://www.jstor.org/stable/27752162.

Fung, A. (2006). Varieties of Participation in Complex Governance. Special issue, Public Administration Review 66: 66–75

Cox, J. (2009). Active citizenship or passive clientelism? Accountability and development in Solomon Islands. Development in Practice, 19:8, 964-980.

Hong, S. (2015). Citizen Participation in Budgeting: A Tradeoff Between Knowledge and Inclusiveness. Public Administration Review, forthcoming.

John, P. (2009). Can Citizen Governance Redress the Representative Bias of Political Participation? Public Administration Review, 69: 494–503.

Falaschetti, D. (2009). Democratic Governance and Economic Performance. New York: Springer.

Lane, J.E. (2003). Management and Public Organization: The Principal-Agent Framework, Working paper. University of Geneva and National University of Singapore.

Malena, C., Forster, R., Singh, J. (2004). Social Accountability: An Introduction to Concept and Emerging Practice. Social Development Papers, Participation and Public Engagement, Paper No. 76 December 2004.

Mitnick, B. M. (2013). Origin of the Theory of Agency: An Account By One of the Theory's Originators. http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1020378.

Riggs, F.W. (1988). Administrasi Negara-negara Berkembang: Teori Masyarakat Prismatis. Taranslated by Tim Yosogama, Jakarta: Rajawali Press.

Yang, K. and K. Callahan, 2007, Citizen Involvement Efforts and Bureaucratic Responsiveness: Participatory Values, Stakeholder Pressures, and Administrative Practicality. Public Administration Review, 67(2), 249-264.

DOI: https://doi.org/10.20961/sp.v12i2.26986

Refbacks

  • There are currently no refbacks.