Lorong Panjang Pelaksanaan Good Governance di Daerah

Muhtar Haboddin, Ahmad Imron Rozuli

Abstract

Artikel ini bertujuan mengungkap pelaksanaan good governance di daerah. Dalam praktiknya, good governance tidak mudah dilaksanakan. Memang, ada daerah yang berhasil. Namun, ada pula yang gagal. Ironisnya adalah kepada daerah yang terdepan menerapkan good governance, diujung akhir masa jabatan malah terlilit dalam kasus korupsi. Tidak hanya itu, tantangan terberat dari pelaksanaan good governance di daerah dalam adalah jaminan keberlanjutan dan komitmen politik yang rendah. Akibatnya, terkadang penerapan good governance ini terpinggirkan karena ganti pemimpin dengan agenda yang sama sekali berbeda dengan pendahulunya. Bisa juga karena alasan politis, yakni good governance tidak memberikan keuntungan secara personal bagi kepala daerah.

Kata kunci: good governance dan pemerintah daerah

Full Text:

PDF

References

Abeng. Tanri. 2012. Managing The Nation With Tanri Abeng. Jakarta. Alex Media Komputindo

Ali, Novel. 2000. ‘Mewujudkan Pemerintahan Bening di Negeri Kita’ Kedaulatan Rakyat, 2 Maret.

Basir, Wahyu. 2006. Keindahan Yang Menipu. Jogjakarta, IDEA.

Bastian, Agus. 2000. ‘Pemerintah Bersih, Dimulai dari Siapa?’ Kedaulatan Rakyat, 23 Maret

Effendi, Sofian. 2005. ‘ Membangun Good Governance: Tugas Kita Bersama’ Makalah yang disampaikan di UGM, Yogyakarta, 26 Desember.

Effendi, Tadjuddin Noer. 2002. ‘Membangun good governance melalui pembangunan berbasis masyarakat’ Dipersiapkan untuk diskusi panel dilaksanakan Lembaga Pengkajian Pembangunan Sosial Melati Bhakti Pertiwi di Jakarta Kamis 4 Juli

Eko, Sutoro. 2007. ’Dari Daerah Budiman Menuju Daerah Sejahtera’ MANDAROTY, Vol.3/Tahun 3.

Eko, Sutoro. 2013. Drama Reformasi: Kejayaan dan Keruntuhan Bupati I Gede Winasa di Jembarana, Jogjakarta, UGM.

Erawan, I Ketut Putra, dkk (ed). 2007. Merajut Good Governance dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Jakarta, Bank Dunia.

Hardjasoemantri, Koesnadi. 2003. ‘good governance dalam pembangunan Berkelanjutan di Indonesia’ Makalah Untuk Lokakarya Pembangunan Hukum Nasional ke VIII di Bali, tanggal 15 Juli.

Hatta, Moh. 1960. Demokrasi Kita. Jakarta, Panji Masyarakat

Imawan, Riswandha. ‘Desentralisasi, Demokrasi, dan Pembentukan Good Governance’ dalam Syamsuddin Haris (ed). 2005. Desentralisasi dan Otonomi Daerah,Jakarta, LIPI Press

Karseno, Arief Ramelan. 2000. ‘Pemerintah yang Bersih, Mungkinkah?’ Kedaulatan Rakyat, 25 Maret

Mallarangeng, Andi. 2014. Inferno: Neraka di Bumi, Betulkah?. Jakarta. Freedom Institute.

Mardiasmo, 2002. Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Jogjakarta, ANDI

Mukti, Rusdiono dan Mujiyanto. 2009. Berani Tidak Populer, Jakarta, Sinar Harapan.

Prasetyo, Erwin Edi. 2016. ’Solo Optimalkan Media Sosial’ Kompas, 19 Desember

Pratikno, 2003. ‘Jalan Berbelit Menuju Pemerintah Yang Baik’ Disampaikan dalam Seminar Meluruskan Jalan Reformasi, UGM, Jogjakarta, 26-27 September.

Pratikno, 2005. ‘Good Governance dan Governabilty’ JSP, Vol.8. No.3 Maret.

Santoso, Mas Ahmad. 2003. ‘Agenda Pembaharuan Hukum dalam Rangka Mewujudkan Pemerintah Yang Baik’ Disampaikan dalam Seminar Meluruskan Jalan Reformasi, UGM, Jogjakarta, 26-27 September.

Tallo, Piet Alexander, 2003. ‘Tata Pemerintahan Yang baik: Refleksi dan Pengalaman’, Disampaikan dalam Seminar Meluruskan Jalan Reformasi, UGM, Jogjakarta, 26-27 September.

Widiyahseno, Bambang. 2015. ’Inovasi Bupati di Ruang Demokrasi: Upaya Membangun Kesadaran Inovasi Birokrasi’ dalam JSP, Vol.18, No.3 Maret.

DOI: https://doi.org/10.20961/sp.v13i2.24866

Refbacks

  • There are currently no refbacks.