Etika dan Akuntabilitas Sektor Publik

Febrie Hastiyanto

Abstract

Relasi antara birokrasi (atau administrasi publik) dengan politik dalam pemerintahan (governance) bersifat komplementer. Bahkan ilmu administrasi publik lahir sebagai respons terhadap perilaku politik dalam pemerintahan. Ilmu Administrasi Publik lahir dari kejengahan Woodrow Wilson Guru Besar Ilmu Politik Amerika Serikat terhadap perilaku politik Presiden Amerika ke-7 Andrew Jackson (1767-1845). Sesaat setelah terpilih Jackson mengganti semua jabatan birokrasi dengan orang-orang dari partainya. Kondisi ini menyebabkan birokrasi tidak netral yang berpotensi menyebabkan salah urus negara (Thoha, 2006: 85). Artikel ini membahas mengenai etika dan akuntabilitas sektor publik.

Kata kunci: Akuntabilitas, Birokrasi, Etika

Full Text:

PDF

References

Djojowadono, Soempono. 2006. Pembinaan Administrasi Negara sebagai Bagian dari Pembangunan Nasional Indonesia dalam Dari Administrasi Negara ke Administrasi Publik. Gadjah Mada University Press: Yogyakarta.

Effendi, Sofian. 2006. Revitalisasi Sektor Publik Menghadapi Keterbukaan Ekonomi dan Demokratisasi Politik dalam Dari Administrasi Negara ke Administrasi Publik. Gadjah Mada University Press: Yogyakarta.

Holbrook, Thomas M dan Kenneth J. Meier. 1993. Politics, Bureaucracy dan Political Corruption: A Comparative State Analysis dalam Ethics and Publik Administration editor H. George Frederickson, M.E. Sharpe: New York dan London.

Makmur, M. 2003. Dasar-Dasar Administrasi Publik dan Manajemen Publik. FIA UB: Malang.

Thoha, Miftah. 2006. Demokrasi dalam Birokrasi Pemerintah: Peran Kontrol Rakyat dan Netralitas Birokrasi dalam Dari Administrasi Negara ke Administrasi Publik. Gadjah Mada University Press: Yogyakarta.

Wibawa, Samodra. 2011. Dari Birokratis Menjadi “Biro Jasa”: Contoh Kota Jerman. Proceeding Simposium Nasional Otonomi Daerah 2011. Lab. Ane FISIP Untirta: Banten.

DOI: https://doi.org/10.20961/sp.v12i2.16244

Refbacks

  • There are currently no refbacks.