Analisis Yuridis Penjatuhan Sanksi Pelaku Tindak Pidana Penambangan Pasir Secara Ilegal (Studi Putusan No.556/Pid.Sus/2020/PN Kpn)

Abstract

Penelitian ini menggambarkan dan menganalisis pertimbangan hakim pada penjatuhan pidana pada pelaku tindak pidana penambangan pasir ilegal, berfokus pada ketetapan hukum pidana dan pertimbangan hukum yang terdapat pada putusan perkara No.556/Pid.Sus/2020/PN Kpn. Dengan menerapkan metode penelitian hukum normatif yang sifatnya perspektif melalui pengolahan data primer dan sekunder, penulis mampu merumuskan beberapa hasil atas pertanyaan yang timbul dari persoalan yang ada. Temuan dari penelitian menunjukkan Putusan mengenai tindak pidana penambangan pasir ilegal didasarkan pada hukum pidana, khususnya UU No. 4 Tahun 2009 danUU No. 3 Tahun 2020 tentang Mineral dan Batubara, serta Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2005 yang mengatur pengendalian usaha pertambangan bahan galian golongan C di wilayah sungai Provinsi Jawa Timur. Bahwa dalam Putusan, hakim memberikan sanksi pidana denda lebih ringan dari tuntutan yang telah diberikan oleh penuntut umum dengan mempertimbangkan berdasar Pasal 1 ayat 2 KUHP. Penulis juga menyorot pandangan hukum oleh hakim atas Asas retroaktif yang digunakan oleh majelis hakim dalam merumuskan pertimbangan hukum dengan mempertimbangkan locus delicti atas tindak pidana yang terjadi pada kisaran bulan maret, sedangkan Undang-Undang baru rilis pada kisaran bulan Juni, dan putusan yang diberikan keluar pada kisaran bulan November.