Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Tindak Pidana Kebakaran Hutan dan Lahan
Abstract
Artikel ini menganalisis perihal pertanggungjawaban pidana korporasi Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia terhadap tindak pidana kebakaran hutan dan lahan. Tujuan artikel ini adalah mengetahui penerapan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia yang mengatur tentang pertanggungjawaban pidana korporasi. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah normatif. Usaha Pemerintah menjerat korporasi dengan pidana belum menimbulkan efek jera.
Keywords
Full Text:
PDF (Bahasa Indonesia)References
JURNAL:
Barber, Charles Victor; Schweithhlem; World Resources Institute; Telapak Indonesia Fondation. (2002). Trial by fire :forest fires and forestry policy in Indonesia's era of crisis and reform /Charles Victor Barber, James Schweithelm. : World Resources Institute,.
Tacconi, Luca. (2003). Fires in Indonesia : causes, costd and policy implications / Luca Tacconi. Bogor :: Cifor,.
Aflahah E, Hidayati R, Hidayat R, Alfahmi F. 2019 Pendugaan hotspot sebagai indikator kebakaran hutan di Kalimantan berdasarkan faktor iklim. JPSL 9(2): 405-418. http://dx.doi.org/10.29244/jpsl.9.2.405-418.
Lestari, R. K., Watanabe, M., Imada, Y., Shiogama, H., Field, R. D., Takemura, T., & Kimoto, M. (2014). Increasing potential of biomass burning over Sumatra, Indonesia induced by anthropogenic tropical warming. Environmental Research Letters, 9(10), 104010.
Hamrad Hamid, Penegakan Hukum Lingkungan Kepidanaan, Makalah Penataran Nasional Hukum Lingkungan , Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 1996
Diana Yusyanti, “Optimalisasi Pencegahan dan Pemberantasan Pelaku tindak pidana perusak hutan dan lingkungan”, Jurnal Penelitian hukum De Jure, Volume 15, No. 4, Desember 2015, hlm 625
Wijaya, Ruba'I , & Koeswahyono, 2018, Inkonsistensi Pengaturan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, Hlm. 104-115
BUKU:
FA, T. ECOCIDE.
Hariadi Kartodihardjo, Di Balik Krisis Ekosistem, Pemikiran tentang Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Jakarta: LP3ES, 2017, hlm. 52
Hutauruk, Rufinus Hotmaulana. 2013. Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, Hlm. 22
Peraturan Perundang-Undangan:
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi
Refbacks
- There are currently no refbacks.