PENJATUHAN PIDANA DENDA TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN DALAM PUTUSAN NOMOR 1/PID.SUS-ANAK/2019/PN.PTS

Abstract

Abstrak
Penelitian hukum ini bertujuan untuk menganalisis penjatuhan pidana denda terhadap anak yang  melakukan tindak pidana persetubuhan dalam Putusan Pengadilan Negeri Putussibau Nomor 1/Pid. Sus-Anak/2019/PN.PTS. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan sifat preskriptif. Pendekatan yang digunakan ialah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan ialah studi kepustakaan. Teknik analisis yang digunakan ialah teknik deduksi dengan metode silogisme hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan penjatuhan denda terhadap Anak telah diatur dalam Pasal 71 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 yang menyatakan bahwa penjatuhan pidana denda harus digantikan dengan pelatihan kerja bagi Anak.
Kata Kunci : Pidana Denda, Anak, Tindak Pidana Persetubuhan.

Abstract
This legal research aims to analyze the imposition of fine for a child who commits sexuality within  The Verdict of Putussibau District Court Number 1/Pid.Sus-Anak/2019/PN.PTS. This research used normative legal research with prescriptive characteristic. This research used statute approach and case approach. The legal material consists of primary legal meterials and secondary legal materials, the legal sources was obtained by literature study. The legal sources was analyzed by using deductive sylogism law method. The result shows that Law Number 11 of 2012 concerning Juvenile Justice System has erased the provision on fine towards Juvenile Delinquency through the change of fine into work training form so they can’t be imposed by fine except in the form of work training. The Verdict of Putussibau District Court Number 1/Pid.Sus-Anak/2019/PN.PTS shows that is still such fine imposition towards Juvenile Delinquency which is not transferred into work training. The prosecutors and the judges in the mentioned verdict didn’t apply the provision of Article 71 paragraph 3 Law Number 11 of 2012 concerning Juvenile Justice System on indictment and conviction.
Keywords : Fines, Juvenile Delinquency, Sexuality