BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA INDONESIA SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG OLEH PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN (STUDI KASUS DI KABUPATEN GROBOGAN, JAWA TENGAH)

Abstract

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk dan kendala perlindungan hukum terhadap tenaga kerja Indonesia sebagai korban tindak pidana perdagangan orang oleh Pemerintah Kabupaten Grobogan. Penelitian ini merupakan penelitian empiris yang bersifat deskriptif. Pendekatan yang digunakan merupakan pendekatan kualitatif. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan metode wawancara dan studi pustaka. Bentuk tindak pidana perdagangan orang yang mayoritas terjadi di Indonesia adalah eksploitasi terhadap tenaga kerja Indonesia (TKI) atau tenaga kerja wanita (TKW). Kabupaten Grobogan termasuk salah satu daerah pengirim TKI/TKW di Provinsi Jawa Tengah. Implementasi perlindungan hukum terhadap tenaga kerja Indonesia sebagai korban tindak pidana perdagangan orang di Kabupaten Grobogan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Grobogan dan seluruh pihak terkait ternyata masih belum optimal dikarenakan kendala yang dihadapi, yaitu minimnya pemahaman mengenai tindak pidana perdagangan orang, lemahnya penegakan hukum, adanya calo pencari tenaga kerja ilegal dan pola pikir yang salah dalam masyarakat. 

Kata Kunci: Perlindungan Korban, Tenaga Kerja Indonesia, Tindak Pidana Perdagangan Orang

Abstract

This research aims to analize the type and obstacles of victim’s protection against Indonesian’s employees as victims of human trafficking by Regency Government of Grobogan. This research is a descriptive empirical law research. The approach used is a qualitative approach. The type of data used is primary data and secondary data. The technique to collect data used are interview method and library research. The most common form of human trafficking is exploitation of Indonesian employees (TKI) or female employees (TKW). Grobogan Regency is one of the employee’s transtmitter regions in Central Java. The implementation of victim’s protection against employees as victims of human trafficking in Grobogan Regency still has some weakness caused by various obstacles faced, which are the lack of understanding about the criminal acts of human trafficking, the weakness of law enforcement, illegal migrant employees seekers and wrong mindset in society.

Keywords: Victim’s protection, Indonesian’s employees, Human trafficking