PRINSIP PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Putusan Nomor 812/Pid.Sus/2010/PN.BJM dan Putusan Nomor 36/Pid. Sus/TPK/2014/PN.Jkt.Pst)

Abstract

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem pertanggungjawaban pidana korporasi dan pemidanaan terhadap korporasi dalam tindak pidana korupsi serta penerapan prinsip pertanggungjawaban pidana korporasi dalam Putusan Nomor 812/Pid.Sus/2010/PN.BJM, namun tidak diterapkan dalam Putusan Nomor 36/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Jkt.Pst. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, bersifat prskriptif dengan menggunakan sumber-sumber bahan hukum, yang berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum dengan cara studi kepustakaan, yang selanjutnya dianalisis dengan menggunakan teknik deduksi berdasarkan metode penalaran deduktif. Dari penelitian diperoleh hasil bahwa Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memiliki tujuan pemidanaan korporasi yang bersifat preventif dan represif serta mengatur mengenai tiga bentuk sistem pertanggungjawaban pidana korporasi. Selanjutnya prinsip pertanggungjawaban pidana korporasi dalam Putusan Nomor 812/Pid.Sus/2010/PN.BJM menerapkan teori identifikasi untuk membebankan pertanggungjawaban pidana korporasi (PT Giri Jaladhi Wana), namun teori identifikasi tidak diterapkan dalam Putusan Nomor 36/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Jkt.Pst untuk membebankan pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi (PT Imaji Media).

Kata Kunci: Tindak Pidana Korupsi, Pemidanaan Korporasi, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi.

Abstract

This study is intended for knowing the system of corporate criminal liability, corporate criminal prosecution within corruption criminal act, and the application of principles of corporate criminal liability that applied in Decision Number 812/Pid.Sus/2010/PN.BJM, but was not applied in Decision Number 36/Pid.Sus/ TPK/2014/PN.Jkt.Pst.This study is a normative legal research, prescriptive by using of legal material sources, either in the form of primary and secondary legal materials.The technique of collecting legal sources in this study wasobtained through the study of literature which was next analyzed by usingof deduction technique based on deductive reasoning method. The results of this study is the Article Number 20 Paragraph (1) of Law No. 31 of 1999 Jo. Law No. 21 of 2001 about Corruption Eradication that has a purpose of punishment against corporation that preventive and repressive, and it alsoregulate three forms of corporate criminal liability system. The next is about the principle of corporate criminal liability in Decision Number 812/Pid.Sus/2010/PN.BJM which applying the identification theory to charge the corporate criminal liability upon PT GiriJaladhiWana, but this theory was not applied in Decision Number 36/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Jkt.Pst. in the same case upon PTImaji Media..

Keywords: Corruption criminal act, corporate criminal prosecution, corporate criminal liability.