KENDALA PEMBERIAN PEMBEBASAN BERSYARAT DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA SRAGEN

Abstract

Abstract
In the implementation of granting parole inmates by correctional officers, correctional institusion and the community has always faced obstacles, this study aims to determine the constraints that arise in the process of granting parole inmates. This type of research is used by the author in this study is empirical legal research, legal research is using primary and secondary data sources. Data obtained from interviews and observations of past continues on secondary data. From the analysis ofthe results of this study, it was concluded that: 1) The absence of a guarantor, where the procedures to be performed at the time of the nomination rights of parole, the officer must meet administrative files, one of which is a letter jamianan 2) lack of skilled professionals to develop appropriate skills inmates inmates demand, 3) the rules and regulations does not include all aspects of coaching prisoners, but only a special set of processes, procedures and procedures for granting coaching course, 4) negative view of society and still highlight the attitude of rejection and stigmatization on the socialization of inmates and less to community about the importance of the task and Correctional. 5) There is a very influential economic pressure on inmates in community integration, 6) Lack of facilities and infrastructure that support the implementation of coaching in Sragen Correctional Institusion such as limited employment for inmates. From these results the need for improved regulation and the Directorate General of Corrections shall establish policies primarily non-physical program increased knowledge and education to the prison officers and Correctional Center on coaching program integration, one granting parole.
Keywords: parole, Inmate, Correctional Institution

Abstrak
Dalam pelaksanaan pemberian pembebasan bersyarat narapidana oleh petugas pemasyarakatan, Badan Pemasyarakatan dan masyarakat selalu menghadapi kendala, Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adanya kendala-kendala yang muncul dalam proses pemberian pembebasan bersyarat narapidana. Maka dari itu penulis tertarik untuk mengkaji mengenai kendala yang dihadapi Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Sragen dalam memberikan pembebasan bersyarat. Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, yaitu penelitian hukum yang memakai sumber data primer dan sekunder. Data yang diperoleh berasal dari wawancara dan observasi lalu berlanjut pada data sekunder. Dari analisis terhadap hasil penelitian dapat , disimpulkan bahwa : 1) Tidak adanya penjamin, dimana prosedur yang harus dilakukan pada saat pengusulan hak pembebasan bersyarat, petugas harus memenuhi berkas administratif yang salah satunya yaitu surat jamianan 2) kurangnya tenaga profesional untuk membina narapidana sesuai keahlian yang diminati narapidana, 3) Peraturan dan ketentuan belum mencakup semua aspek pembinaan narapidana, tetapi hanya khusus mengatur tentang proses, tata cara serta prosedur pemberian pembinaan saja, 4) Pandangan negatif dari masyarakat dan masih menonjolkan sikap penolakan dan stigmatisasi pada narapidana dan Sosialisasi yang kurang kepada masyarakat mengenai tugas dan arti penting Pemasyarakatan. 5) Adanya desakan ekonomi yang sangat berpengaruh pada integrasi narapidana di masyarakat, 6) Keterbatasan sarana dan prasarana yang menunjang pelaksanaan pembinaan di Lapas Sragen seperti keterbatasan penyediaan lapangan kerja bagi narapidana. Dari hasil penelitian tersebut perlu adanya perbaikan regulasi dan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan harus menetapkan kebijakan program non fisik terutama peningkatan pengetahuan dan pendidikan kepada petugas Lembaga Pemasyarakatan maupun Balai Pemasyarakatan mengenai program pembinaan integrasi, salah satunya pemberian pembebasan bersyarat.
Kata Kunci : Pembebasan Bersyarat, Narapidana, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sragen