Focus and Scope

VERSI BAHASA INDONESIA

Notary Law Review menerima artikel penelitian dan kajian ilmiah yang memiliki keterkaitan substantif dengan hukum kenotariatan, pelaksanaan jabatan notaris, dan kewenangan PPAT, meliputi:

1. Hukum Jabatan Notaris: Pengaturan kedudukan, kewenangan, kewajiban, larangan, pelaksanaan jabatan, serta tanggung jawab hukum notaris berdasarkan peraturan perundang-undangan mengenai jabatan notaris.
2. Akta Autentik dan Hukum Pembuktian: Pembentukan, persyaratan formal, keabsahan, kekuatan pembuktian, pembatalan, dan akibat hukum akta autentik, termasuk persoalan hukum yang berkaitan dengan minuta akta, salinan akta, serta kewajiban penyimpanan protokol notaris.
3. Hukum Keperdataan dan Bisnis dalam Praktik Kenotariatan: Hukum perjanjian, perikatan, pewarisan, perkawinan dan harta kekayaan, pendirian dan perubahan badan hukum, jaminan kebendaan, serta transaksi bisnis yang berkaitan dengan kewenangan dan praktik pembuatan akta oleh notaris.
4. Hukum Pertanahan dan Jabatan PPAT: Pengaturan kewenangan serta tanggung jawab PPAT, pembuatan akta PPAT, peralihan dan pembebanan hak atas tanah, pendaftaran tanah, hak tanggungan, dan penyelesaian sengketa pertanahan yang berkaitan dengan akta, dokumen, atau pelaksanaan kewenangan PPAT.
5. Etika, Pengawasan, dan Pertanggungjawaban Profesi: Kode etik notaris dan PPAT, pembinaan dan pengawasan jabatan, pelanggaran kewajiban profesi, serta pertanggungjawaban perdata, administratif, dan pidana yang berkaitan dengan pelaksanaan jabatan. Ruang lingkup ini juga mencakup pemeriksaan dan penyelesaian sengketa mengenai tindakan jabatan maupun keabsahan akta.
6. Digitalisasi dan Teknologi dalam Praktik Kenotariatan: Aspek hukum dokumen elektronik, tanda tangan elektronik, pelindungan data pribadi, keamanan dokumen, cyber notary, dan digitalisasi administrasi pertanahan, termasuk kajian mengenai keabsahan, kekuatan pembuktian, dan batas penerapan teknologi dalam pelaksanaan kewenangan notaris serta PPAT.

Jurnal ini menerima kajian hukum nasional maupun komparatif sepanjang memiliki relevansi langsung dengan objek kajian tersebut. Pembahasan hukum pajak, lingkungan, ketenagakerjaan, pidana, dan bidang hukum lainnya dapat dipertimbangkan apabila memiliki hubungan substantif dengan pelaksanaan kewenangan notaris atau PPAT, bukan semata-mata membahas persoalan hukum umum yang berada di luar fokus kenotariatan.

VERSI BAHASA INGGRIS

Notary Law Review publishes original research articles and scholarly analyses with a substantive connection to notarial law, the exercise of notarial authority, or the statutory functions of Land Deed Officials. Its scope covers the following areas:

1. Notarial Law and the Office of Notary: The legal status, statutory authority, duties, prohibitions, professional functions, and legal liability of notaries under Indonesian legislation governing the notarial profession.
2. Authentic Deeds and the Law of Evidence: The execution, formal requirements, legal validity, evidentiary force, annulment, and legal consequences of authentic deeds, including issues concerning original notarial deeds (minuta akta), deed copies, and the custody of notarial records and protocols.
3. Civil and Business Law in Notarial Practice: Contract law, obligations, succession, marriage and matrimonial property, the establishment and restructuring of legal entities, security interests, and commercial transactions insofar as they relate to notarial authority and the preparation of notarial deeds.
4. Land Law and the Functions of Land Deed Officials: The statutory authority and liability of Land Deed Officials, the preparation of land deeds, the transfer and encumbrance of land rights, land registration, mortgage rights over land, and land disputes involving deeds, legal instruments, or the exercise of PPAT authority.
5. Professional Ethics, Supervision, and Legal Liability: Codes of professional ethics, supervision and professional oversight, breaches of professional duties, and civil, administrative, or criminal liability arising from the performance of notarial or PPAT functions. This area also includes disputes concerning official conduct and the legal validity of deeds.
6. Digitalisation and Technology in Notarial Practice: Legal issues involving electronic documents, electronic signatures, personal data protection, document security, cyber notary practices, and digital land administration, particularly their legal validity, evidentiary implications, and permissible use within the statutory authority of notaries and Land Deed Officials.

The journal welcomes research on Indonesian law and comparative legal studies that are directly relevant to these areas. Studies concerning taxation, environmental law, labour law, criminal law, or other legal fields may be considered only where they establish a substantive connection to notarial or PPAT functions. General legal studies without such a connection fall outside the journal's editorial scope.

Section Policies

Articles

Open Submissions

Indexed

Peer Reviewed

Publication Frequency

1. Januari - Juni
2. Juli - Desember

Archiving

This journal utilizes the LOCKSS system to create a distributed archiving system among participating libraries and permits those libraries to create permanent archives of the journal for purposes of preservation and restoration. More...