MEWUJUDKAN PENGURANGAN KETIMPANGAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Doni Wahyu Prabowo

Abstract

Ketimpangan adalah suatu keadaan yang tidak setara, terutama dalam status, hak, dan kesempatan. Kerimpangan ini menjadi salah satu tujuan berkelanjutan (SDgs) yaitu tujuan nomor 10. Koefisien gini merupakan ukuran ketimpangan yang berkisar dari nol, di mana setiap orang memiliki hal yang sama, hingga 1, di mana semua hanya untuk satu orang. Pada Maret 2022, nilai koefisien gini Indonesia adalah 0,384 di mana provinsi dengan Rasio Gini tertinggi adalah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), yakni 0,439. Dari analisis literatur, kecenderungan kondisi ketimpangan di Provinsi DIY ditunjukkan oleh tingkat kemiskinan yang rendah di perkotaan dan tingkat kemiskinan yang tinggi di pedesaan. Kebijakan pemerintah Provinsi DIY untuk mengurangi ketimpangan ekonomi ini secara garis besar menyasar pada upaya pemerataan pusat- pusat pertumbuhan ekonomi dan upaya mengatasi beban pengeluaran masyarakat. Kebijakan ini tertuang pada visi Pemerintah Provinsi DIY tahu 2017-2022 “Terwujudnya Peningkatan Kemuliaan Martabat Manusia” yang dijabarkan menjadi misi “Panca Mulia” dan tujuh arah kebijakan lengkap dengan target yang ingin dicapai.Pemerintah DIY perlu segera menyusun RJMPD 2022-2027 dengan evaluasi target pencapaian pada RJMPD 2017-2022 menjadi dasar desain kebijakan untuk mendorong eksekusi kebijakan yang berorientasi pada pemerataan kesenjangan di Provinsi DIY.

Keywords

Ketimpangan, Koefisien Gini, Kebijakan

Full Text:

PDF

References

Angga, R. D., dkk. (2017). Working Paper : Ketimpangan Perdesaan dan Perkotaan di Daerah Istimewa Yogyakarta. Yogyakarta : Institute for Research and Empowerment

Atkinson, A. (2015). Inequality: What Can be Done? United State of America: Harvard University Press.

Bappeda DIY & BPS DIY (2016a). Analisis Informasi Statistik Pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta 2016. Yogyakarta: Bappeda & BPS DIY.

Bappeda DIY & BPS DIY (2016b). Laporan Akhir Analisis Kemiskinan Multidimensi dan Ketahanan Pangan di DIY. Yogyakarta: Bappeda & BPS DIY.

Bappeda DIY & BPS DIY (2016c). Laporan Akhir Analisis Produk Domestik Regional Bruto Daerah Istimewa Yogyakarta 2011- 2015. Yogyakarta: Bappeda & BPS DIY.

Bappeda DIY (2014). Laporan Akhir Analisis Kesejahteraan Sosial di Daerah Istimewa Yogyakarta. Yogyakarta: Bappeda DIY.

Bappeda DIY (2016). Laporan Akhir Penyusunan Analisis Dampak Pembangunan Infrastruktur terhadap Pembangunan Ekonomi DIY. Yogyakarta : Bappeda DIY

Bappeda DIY (2017). Arah Kebijakan Pembangunan DIY 2017-2022. Yogyakarta : Bappeda DIY

Badan Pusat Statistik (2022). Statistik Indonesia 2022. Jakarta: BPS.

Hornby, Albert S. (2015). Oxford Advanced Learner’s Dictionary. London: Oxford University Press.

OECD. (2014). Focus on Inequality and Growth.

Stiglitz, J., Sen, A. & Fitoussi, J. (2009). Mengukur Kesejahteraan. Jakarta: Marjin Kiri.

Takwin, B. Et.al. (2017). Laporan Mendeteksi Ketimpangan Sosial Melalui Penilaian Warga: Pengukuran Ketimpangan Sosial 2016. Jakarta: INFID.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Yogyakarta

United Nations. (2015). Concepts of Inequality. UN : Development Issues No. 1

Venables & Kanbur (2005). Spatial Inequality and Development Overview. UNU-WIDER Project

Yusuf, Arief Anshory, Andy Sumner, dan Irlan Adiyatma Rum (2013). Twenty Years of Expenditure Inequality in Indonesia, 1993-2013. Working Paper in Economic and Development Studies No. 201314. Bandung: Departmen of Economics Padjadjaran University.

Refbacks

  • There are currently no refbacks.