MEWUJUDKAN PENGURANGAN KETIMPANGAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Abstract

Ketimpangan adalah suatu keadaan yang tidak setara, terutama dalam status, hak, dan kesempatan. Kerimpangan ini menjadi salah satu tujuan berkelanjutan (SDgs) yaitu tujuan nomor 10. Koefisien gini merupakan ukuran ketimpangan yang berkisar dari nol, di mana setiap orang memiliki hal yang sama, hingga 1, di mana semua hanya untuk satu orang. Pada Maret 2022, nilai koefisien gini Indonesia adalah 0,384 di mana provinsi dengan Rasio Gini tertinggi adalah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), yakni 0,439. Dari analisis literatur, kecenderungan kondisi ketimpangan di Provinsi DIY ditunjukkan oleh tingkat kemiskinan yang rendah di perkotaan dan tingkat kemiskinan yang tinggi di pedesaan. Kebijakan pemerintah Provinsi DIY untuk mengurangi ketimpangan ekonomi ini secara garis besar menyasar pada upaya pemerataan pusat- pusat pertumbuhan ekonomi dan upaya mengatasi beban pengeluaran masyarakat. Kebijakan ini tertuang pada visi Pemerintah Provinsi DIY tahu 2017-2022 “Terwujudnya Peningkatan Kemuliaan Martabat Manusia” yang dijabarkan menjadi misi “Panca Mulia” dan tujuh arah kebijakan lengkap dengan target yang ingin dicapai.Pemerintah DIY perlu segera menyusun RJMPD 2022-2027 dengan evaluasi target pencapaian pada RJMPD 2017-2022 menjadi dasar desain kebijakan untuk mendorong eksekusi kebijakan yang berorientasi pada pemerataan kesenjangan di Provinsi DIY.