KAJIAN PERBANDINGAN KETERSEDIAAN FASILITAS PENDIDIKAN ANTAR-KECAMATAN SEBELUM DAN SESUDAH PEMEKARAN DI KABUPATEN KERINCI

Wellvy Firstia Diany, Fadjar Hari Mardiansjah

Abstract

Kesempatan untuk mengikuti pendidikan merupakan suatu hak dan kewajiban setiap warga negara berdasarkan amanat konstitusi negara, yang juga menjadi kewajiban pemerintah untuk menyediakannya. Oleh karena itu, pelayanan pendidikan merupakan suatu pelayanan dasar yang sangat penting di dalam proses pembangunan wilayah maupun nasional. Untuk mewujudkan tekad tersebut, pemerintah menuangkan urusan pendidikan ke dalam kebijakan desentralisasi, dimana pemerintah daerah diberi kewenangan untuk menyediakan dan mengelola penyelenggaraan pelayanan pendidikan dasar dan menengah. Dengan menggunakan kasus pemekaran wilayah Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh pada tahun 2008, penelitian ini ditujukan untuk menganalisis dampak pemekaran terhadap pelayanan fasilitas pendidikan dasar dan menengah di daerah. Penelitian yang mempergunakan data sekunder dari data statistik daerah ini mengamati tingkat pelayanan fasilitas pendidikan, yang direpresentasikan oleh tingkat kecukupan sediaan fasilitas di setiap wilayah, dan melakukan perbandingannya antarwilayah untuk memahami dinamika tingkat pelayanan sebelum dan sesudah pemekaran. Analisis yang dilakukan mengacu kepada standar pelayanan nasional serta memanfaatkan perhitungan yang menggunakan model Koefisien Indeks Gini dilakukan untuk melihat perbandingan pemerataan penyediaan tingkat pelayanan fasilitas pendidikan antarkecamatan. Selain itu, perhitungan yang dilakukan secara antartahun dilakukan untuk memahami dinamika pemerataan sebelum dan sesudah pemekaran terjadi. Hasil penelitian memperlihatkan menurunnya tingkat pelayanan yang berasal dari ketersediaan pelayanan fasilitas pendidikan secara agregat di Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh, dimana terkonsentrasinya beberapa jenis layanan fasilitas pendidikan menengah Kabupaten Kerinci pada wilayah Kecamatan Sungai Penuh memberi pengaruh kepada perubahan tingkat pelayanan dan tingkat pemerataan layanan setelah dilakukan pemekaran Kota Sungai Penuh dari Kabupaten Kerinci.

Keywords

Kabupaten Kerinci; Kota Sungai Penuh; otonomi daerah; pelayanan pendidikan; pemekaran wilayah.

Full Text:

PDF

References

Adrianto, Syamsurizaldi, S., & Zetra, A. (2018). Manajemen Program Pengembangan Destinasi Pariwisata oleh Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kerinci. Jurnal Administrasi Dan Kebijakan Publik, 3(3), 226–238. https://doi.org/10.25077/jakp.3.3.226-238.2018

Badan Standardisasi Nasional Republik Indonesia. (2004). SNI 03-1733-2004 Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan. Diakses dari: http://nawasis.org/portal/digilib/read/sni-03-1733-2004-tata-cara-perencanaan-lingkungan-perumahan-di-perkotaan/51450

Christaller. (1933). The Central Place of Southern Germany. Terjemahan. Baskin C.W., dalam A Critique and Translation of Walter Christaller‟s Die Zentralen Orte In Suddeutschland.

Citraningtias, C., & Kustiwan, I. (2009). Studi Perbandingan Karakteristik Pemanfaatan Fasilitas Penghuni Perumahan di Kawasan Coklat dan Kawasan Hijau di Kota Bandung. Jurnal Perencanaan Wilayah Dan Kota, 20(2), 109–126. Diakses dari: https://journals.itb.ac.id/index.php/jpwk/article/view/4172/2252

Dadashpoor, H., Rostami, F., & Alizadeh, B. (2016). Is Inequality in The Distribution of Urban Facilities Inequitable? Exploring A Method for Identifying Spatial Inequity in an Iranian City. Cities, 52, 159–172. https://doi.org/10.1016/j.cities.2015.12.007

Faguet, J. P. (2004). Does Decentralization Increase Government Responsiveness to Local Needs? Evidence from Bolivia. Journal of Public Economics, 88(3–4), 867–893. https://doi.org/10.1016/S0047-2727(02)00185-8

Kurniati, A. C., Suharso, T. W., & Surjono. (2010). Kajian Disparitas Sebagai Solusi Dalam Penentuan Pemilihan Kecamatan Baru di Kota Pasuruan. Jurnal Tata Kota Dan Daerah, 2(2).

Nyarkoh, E. (2016). The Degree of Autonomy in Colleges of Education in Ghana: A Comparative Study of Before and After their Upgrade to Tertiary Status. Diakses dari: https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/54536/Final-Thesis-for-Submission-.pdf?sequence=1

Pemerintah Republik Indonesia. (1945). Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945. Diakses dari: https://www.mkri.id/public/content/infoumum/regulation/pdf/UUD45

Pemerintah Republik Indonesia. (2008). Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh Di Provinsi Jambi. Diakses dari: https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/39660

Prakoso, F. B. (2018). Analisis Tingkat Perkembangan Wilayah Kecamatan di Kabupaten Klaten Tahun 2005 - 2015. Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Ratnasari, Y., & Santoso, E. B. (2014). Penentuan Tipologi Kesenjangan Wilayah di. Jurnal Teknik Pomits, 3(2), 125–130. https://doi.org/10.12962/j23373539.v3i2.7238

Rocco, R. (2014). Why Discuss Spatial Justice in Urbanism Studies? Spatial Justice. Diakses dari: http://cdiwsnc.org/wp-content/uploads/2019/09/why-discuss-spatial-justice-in-urbanism-studies_roberto-rocco.pdf

Rondinelli, D. A. (1983). Implementing Decentralization Programmes in Asia: A Comparative Analysis. Public Administration and Development, 3(3), 181–207. https://doi.org/10.1002/pad.4230030302

Rusmansyah. (2006). Arahan Pengembangan Kawasan Barat Kabupaten Bangka(Universitas Diponegoro). Universitas Diponegoro. Diakses dari: http://eprints.undip.ac.id/15861/

Setiawan, R., & Syahbana, J. A. (2017). Kesetaraan Tingkat Pelayanan Fasilitas Sosial Dalam Perspektif Keadilan Ruang. Jurnal Pembangunan Wilayah & Kota, 13(4), 487–502. https://doi.org/10.14710/pwk.v13i4.18267

Sofyan, I. L., Pradhanawati, A., & Nugraha, H. S. (2013). Pengaruh fasilitas dan kualitas pelayanan terhadap loyalitas , melalui kepuasan konsumen sebagai variabel intervening pada Star Clean Car Wash Semarang. Diponegoro Journal of Social and Politic, 1–12. Diakses dari: https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jiab/article/view/2505

Soja, E. W. (2016). The City and Spatial Justice. In Justice et Injustice Spatiales(pp. 56–72). Presses universitaires de Paris Nanterre.

Sukmawati, A. M., & Yuliastuti, N. (2014). Efektivitas Pemanfaatan Fasilitas Sosial di Perumahan Bukit Kencana Jaya Semarang. Jurnal Teknik PWK, 3(3), 371–381. Diakses dari: https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/pwk/article/view/5611

Suyarto, J. (1977). Pendekatan Pembangunan Perkotaan Ditinjau dari Segi Perencanaan Lokal. Yogyakarta: Balai Pembinaan Administrasi Universitas Gadjah Mada.

Utari, M. G. E. S. (2015). Analisis Sistem Pusat Pelayanan Permukiman di Kota Yogyakarta Tahun 2014. Jejak: Journal of Economics and Policy, 8(1), 62–72. https://doi.org/10.15294/jejak.v8i1.3856

Utoro, R. I. (2006). Kajian Optimalisasi Pola dan Tingkat Pelayanan Sarana Dasar di Kota Kecamatan Jalancagak - Subang. Universitas Diponegoro.

Vo, D., Nguyen, T., Tran, N., & Vo, A. (2019). What Factors Affect Income Inequality and Economic Growth in Middle-Income Countries? Journal of Risk and Financial Management, 12(1), 40. https://doi.org/10.3390/jrfm12010040

Widiansyah, A. (2017). Peran Ekonomi dalam Pendidikan dan Pendidikan dalam Pembangunan Ekonomi. Cakrawala, 17(2), 207–215. Diakses dari: https://ejournal.bsi.ac.id/ejurnal/index.php/cakrawala/article/view/2612/1797

Williams, J. (2013). Toward a Theory of Spatial Justice. Diakses dari: http://www.wpsanet.org/papers/docs/Williams, Spatial Justice, WPSA 2013.pdf

Wilonoyudho, S. (2009). Kesenjangan dalam Pembangunan Kewilayahan. Forum Geografi, 23(2), 167–180. https://doi.org/10.23917/forgeo.v23i2.5009

Winardi. (2017). Decentralization of Education in Indonesia—A Study on Education Development Gaps in the Provincial Areas. International Education Studies, 10(7), 79–93. https://doi.org/10.5539/ies.v10n7p79

DOI: https://doi.org/10.20961/desa-kota.v4i2.50103.226-240

Refbacks

  • There are currently no refbacks.