Menakar Kapasitas Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil Negara dalam Mewujudkan Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang Berkualitas (Studi pada Nilai Anti Korupsi)

Tiyas Nur Haryani, Okta Hadi Nurcahyono

Sari


Pasca reformasi banyak perubahan yang dilakukan oleh pemerintah negara Indonesia. Kebijakan sentralisasi diubah menjadi desentralisasi untuk mendekatkan pelayanan publik di daerah, reformasi birokrasi untuk mengubah behavior birokrasi yang sebelumnya diienditiakn dengan korupsi, kolusi dan nepotisme, serta penguatan manajemen Aparatur Sipil Negara.  Artikel ini membahas mengenai kapasitas aparatur sipil negara sebagai sumber daya utama dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Nilai dasar Pegawai Negeri Sipil hasil elaborasi Lembaga Administrasi Negara (LAN) Republik Indonesia yakni nilai akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu dan anti korupsi digunakan sebagai analisis dalam kajian ini. Kajian ini fokus pada persoalan korupsi yang masih menjadi tantangan dan permasalahan bagi penyelanggaraan pelayanan publik dan tata pemerintahan di Indonesia.

 

Kata kunci: anti korupsi,aparatur sipil negara, pelayanan publik, sumber daya manusia, 


Teks Lengkap:

PDF

Referensi


Kartasasmita, Ginandjar. (1996). Etika Birokrasi dalam AdministrasiPembangunan Tantangan Menghadapi Era Globalisasi. Orasi Ilmiah Dies Natalis ke -41 Fisipol UGM.

Kumorotomo, Wahyudi. (2005). Etika Administrasi Negara. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.

Rahardjo, Satjipto. (2010). Penegakan Hukum Positif. Jakarta: Kompas Gramedia.

Shidik, Dedy As. (2008) Etika Administrasi dalam Pelayanan Publik. Jurnal Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Administrasi UNSUB Edisi1/2008.

Suryadi.(2009). Kepemimpinan Birokrasi Pelayanan Publik (Studi atas Perilaku dan Motif Elit Birokrasi Dinas Perijinan Kota Malang dalam Mewujudkan Pelayanan Prima). Jurnal Aplikasi Manajemen Vol 7 No 4 November 2009.

T. Keban, Yeremias. (2001). Etika Pelayanan Publik: Pergeseran Paradigma, Dilema dan Implikasinya bagi Pelayanan Publik di Indonesia. Majalah Perencaan PembangunanEdisi 24.

Transparancy International Indonesia. (2010). Membedah Fenomena Korupsi. Jakarta: Transparancy International Indonesia.

Undang-Undang No 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik

Undang-Undang No 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Besas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme


Refbacks

  • Saat ini tidak ada refbacks.