PEMENUHAN HAK PENDIDIKAN ANAK BAGI PENGUNGSI DAN PENCARI SUAKA DI INDONESIA (Tinjauan Berdasarkan Konvensi Hak Anak Tahun 1989)

Etta Nethania

Abstract

Terhitung pada Juli 2023, data resmi yang dikeluarkan oleh UNHCR mencatat sekitar 12.097 jiwa pengungsi mencari perlindungan di Indonesia meskipun Indonesia bukan merupakan negara penandatangan Konvensi Pengungsi 1951. Indonesia memang bukan merupakan negara peratifikasi Konvensi Pengungsi 1951, namun Indonesia merupakan negara bagian dari The United Nations Convention on The Right of Childs 1989 yang membuat Indonesia harus memenuhi peraturan yang ada pada konvensi, tidak terkecuali peraturan pemenuhan hak pendidikan bagi pengungsi anak. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis pemenuhan hak pendidikan pengungsi anak dan memberikan perbandingan ketentuan nasional yang dimiliki Indonesia dengan negara yang memiliki kondisi serupa seperti Thailand dan Malaysia sehingga menemukan best practice yang dapat digunakan oleh pemerintah Indonesia dalam evaluasi ketentuan nasional bagi pemenuhan hak pendidikan pengungsi anak di Indonesia. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa terdapat ketidaksesuaian dalam ketentuan nasional Indonesia terhadap pemenuhan hak pendidikan pengungsi anak.

Keywords

International Refugee; Asylum Seeker; Children’s educational right; The United Nations Convention on The Right of Childs 1989; Refugee Convenions 195; UNHCR

Full Text:

PDF

References

Jurnal Ilmiah Muzafar, Ali, Linda Briskman, & Lucky Fiske, “Asylum Seekers and Refugees in Indonesia: Problems and Potentials.” Cosmopolitan Civil Societies: An Interdisciplinary Journal, 8(2), 22-43, 2016. Purwanto, Purwanto, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia.” Jurnal Idea Hukum, 6(1), 2020. Antje, Ellerman, “Discrimination in migration and citizenship.” Journal of Ethnic and Migration Studies, 46(12), 2463-2479, 2020. Thithimadee, A. “Education of Migrant Children from Myanmar in Thai Government Schools.” Manusya: Journal of Humanities, 24(3), 409-425, 2022. Titiporn, T, et al, “Education policy for migrant children in Thailand and how it really happens; A case study of Ranong Province, Thailand.” International journal of environmental research and public health, 16(3), 430, 2019. Dina, Imam Supaat, “Refugee children under the Malaysian legal framework.” UUM Journal of Legal Studies, 4, 118-148, 2014. Muhammad, Azzam Alfarizi, Asto Yudho Kartiko, dan Dwi Nuryani, “Handling Of Refugees And Asylum Seekers At Immigration Detention Houses In Indonesia Based On International Refuge Law Provisions.” Journal of Law and Border Protection, 4(1), 1-21, 2022. Makalah/Skripsi/Tesis/Desertasi Anggita, Wulandari, dan Yuli Fachri, Peran United Nations High Commissioner For Refugees dalam Menangani Pencari Suaka Afganistan di Pekanbaru (Indonesia) Tahun 2015 (Studi Kasus: Pencari Suaka Afganistan di Rumah Detensi Imigrasi Pekanbaru) (Doctoral dissertation, Universitas Riau, 2016). Ramazan Dwi, Marta, Analisis Hukum Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Bagi Pengungsi dan Pencari Suaka Ditinjau Dari Konvensi Pengungsi 1951 di Rumah Detensi Imigrasi Kota Pekanbaru. (Skripsi Sarjana, Universitas Islam Riau, 2021). Pustaka Maya Committee on the Rights of the Child. General Comment No. 6, Treatment of Unaccompanied and Separated Children Outside their Country of Origin, CRC/GC/2005/6, 2005. Williamson, K., Landis, D., Shannon, H., Gupta, P., & Gillespie, L. A, The impact of protection interventions on unaccompanied and separated children in humanitarian crises, 2017. Konvensi dan Instrumen Nasional The 1951 United Nations Convention Relating to the Status of Refugees The 1967 Protocol Relating to the Status of Refugees The 1989 United Nations Convention on the Rights of Childs Peraturan Presiden Nomor 125 tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan Thailand National Education Act 1999 2005 Royal Thai Government Cabinet Resolution for Unregistered Persons Malaysia Education Act Year 1996

DOI: https://doi.org/10.20961/belli.v9i1.85237

Refbacks

  • There are currently no refbacks.