PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS PADA KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

Andhi Sukma Hanafi

Abstract

Bureaucracy reform is one of the first steps to make structuring system of good governance, effective and efficient. The Ministry of Industry undertakes the development of the Integrity Zone in the framework of achieving bureaucratic reform. This study aims to find out how the implementation and measurement of Integrity Zone development at the Ministry of Industry. This research method using descriptive research method. The results showed that the implementation of integrity zone of the Ministry of Industry was implemented based on Regulation of the Minister of Industry of the Republic of Indonesia 108/M-IND / PER / 12/2015. While the measurement of integrity zone is done on 48 work units of the Ministry of Industry through independent LKE application.

Keywords

Bureaucratic Reform, Integrity Zone, Ministry of Industry

Full Text:

PDF

References

Hasil Penilaian Mandiri Lembar Kerja Evaluasi Zona Integritas. http://zi.kemenperin.go. id ,diakses 06 Mei 2018.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah. 17 Oktober 2014 (1-48).

Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 108/M-IND/PER/12/2015 tentang Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian Perindustrian. 10 Desember 2015 (1-36).

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Kementerian Perindustrian. 16 Maret 2015 (1-15).

Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025. 21 Desember 2010 (1-38).

Hidayat, S. (2010). Pengantar Umum Metodologi Penelitian Pendidikan Pendekatan Verifikatif. Pekanbaru : Suska Pres.

Refbacks

  • There are currently no refbacks.