Collaborative Governance dalam Upaya Penyelenggaraan Kota Layak Anak di Kota Madiun
Sari
Kata Kunci
Teks Lengkap:
PDFReferensi
Ansell, C., & Gash, A. (2007). Collaborative Governance in Theory and Practice. Journal of Public Administration Research and Theory, 543-570.
Astuti, R., Warsono, H., & Rachim, A. (2020). Collaborative Governance dalam Persepektif Administrasi Publik . Semarang: Universitas Diponegoro Press.
Badan Pusat Statistik Kota Madiun. (2021). Kota Madiun dalam Angka (Madiun Municipality in Figure) 2021. Madiun: BPS Kota Madiun.
Dewi, N., & Sutrisna, I. (2014). Pengaruh Komponen Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Bali. E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana, III(3), 106-114.
Fadli, M. (2021). Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif. Humanika, XXI(1), 3-54.
Harmawan, B. N., Wasiati, I., & Rohman, H. (2017). Collaborative Governance dalam Program Pengembangan Nilai Budaya Daerah Melalui Banyuwangi Ethno Carnival. E-SOSPOL, V(1), 50-55. https://dinsos.madiunkota.go.id/
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Badan Pusat Statistik. (2021). Profil Anak Indonesia 2020. Jakarta:Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Badan Pusat Statistik. (2016). Bahan Advokasi Kebijakan KLA. Jakarta: Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (n.d.). Glosary Perlindungan Anak. Retrieved Februari 12, 2020, from kemenpppa.go.id: https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/glosary/22/P.
Lendra. (2006). Tingkat Kepercayaan dalam Hubungan Kemitraan Antara Kontraktor dan Subkontraktor di Surabaya. Civil Engineering Dimension, VIII(2), 55-62.
Samsuri, S. (2020, November 18). Penguatan Pembangunan Manusia dan Pelayanan Publik. Retrieved Juli 24, 2021, from ombudsman.go.id: https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--penguatan-pembangunanmanusia-dan-pelayanan-publik
Sudarmo. (2011). Isu-Isu Administasi Publik dalam Perspektif Governance. Surakarta: Smart Media dan MAP UNS.
____________. Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
____________. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak.
Refbacks
- Saat ini tidak ada refbacks.




1.png)
1.png)
1.png)
1.png)
1.png)
