Tata Kelola Pemerintahan Kolaboratif dalam Penanggulangan Kekerasan Seksual pada Anak di Kabupaten Wonogiri

Anggi Alfionita, Son Haji

Sari

There are many cases of sexual violence against children in Wonogiri Regency. In an effort to overcome sexual violence against children, the Wonogiri government has formed a collaboration network called the Integrated Service Center for the Empowerment of Women and Children (P2TP2A). The Wonogiri government collaborates with the Women and Children Protection Task Force (Satgas PPA) and the Non-Governmental Organization for Child Care Foundation (KAKAK). This study aims to determine the collaborative process in overcoming child sexual violence and also the factors that influence it. This study uses the collaboration theory of Ansell and Gash and De Seve to analyze the processes and factors that influence collaboration. The research method used is descriptive qualitative with data collection through interviews and documentation. Sampling in this study used purposive sampling technique and data analysis techniques using the Miles and Huberman model. The results of the study conclude that the collaborative governance process in overcoming sexual violence against children in Wonogiri Regency has not run optimally and has not been fully effective. This is because the collaboration process is influenced by factors that hinder the success of collaboration, namely the low commitment of several individuals, unclear procedures that affect access to authority, and inadequate resources.

Kata Kunci

children; collaborative governance; sexual violence

Teks Lengkap:

PDF

Referensi

Ansell, C., dan Gash, A. 2007. "Collaborative Governance in Theory and Practice". Journal of Public Administration Research and Theory. 18, 543-571. Bila, A., dan Saputra, B. 2019. "Strategi Collaborative Governance Dalam Pemerintahan". JURNAL TRANSFORMASI ADMINISTRASI, 9(2), 196- 210.

Bila, A., dan Saputra, B. 2019. "Strategi Collaborative Governance Dalam
Pemerintahan". JURNAL TRANSFORMASI ADMINISTRASI, 9(2), 196-
210.

Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (Dinas PPKB dan P3A). 2017. Review Rencana Strategis (Renstra) Dinas PPKB dan P3A. Wonogiri: Dinas PPKB dan P3A.

Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (Dinas PPKB dan P3A). 2018. Profil SKPD Dinas PPKB dan P3A Wonogiri: Dinas PPKB dan P3A.

Emerson, K., Nabatch, T., dan Balogh, S. 2011. "An Integrative Framework for Collaborative Governance". Journal of Public Administration Research and Theory. 22, 1-22.

Jatengprov.go.id. Kota Layak Anak Jangan Hanya Jadi Predikat. Diakses pada 29 Maret 2020 dari https://jatengprov.go.id/publik/kota-layak-anak-jangan hanya-jadi-predikat/

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. Simfoni PPA. Diakses pada 01 Juli 2021 dari https://kekerasan.kemenpppa.go.id

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. 2020. "Profil Anak Indonesia 2020". Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA)

Keputusan Bupati Wonogiri Nomor 474.4/264/MK/2020 tentang Pembentukan Tim Koordinasi dan Tim Pelaksana Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak

Noviana, I. 2015. "Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak dan Penanganannya. Sosio Informa. 1(1), 13-28.

PPID DP3AP2KB Prov. Jateng. Data Kekerasan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017-2021 (Maret). Diakses pada 20 Juni 2021 dari https://ppid.dp3akb.jatengprov.go.id/statistik-2/

Sudarmo. 2011. Isu-Isu Administrasi Publik dalam Perspektif Governance. Surakarta: Smart Media dan MAP UNS.

Suwandi, J., Chusniatun, dan Kuswardani. 2019. "KARAKTERISTIK KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK PEREMPUAN DI WONOGIRI DAN BOYOLALI". Jurnal Pendidikan dan Ilmu Sosial. 29 (1), 65-77.

Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Union. E. Sustainable Development Goals. European Union. https://www.sdg2030indonesia.org/ diakses 20 April 2020.

Weiss, T. G., 2000, "Governance, good governance and global governance: conceptual and actual challenges", Third World Quarter, Vol.21 (5): 795- 814.

Wekerle, C, Abby L, Goldstein, Masako Tanaka, Lil Tonmyr.. 2017. "Childhoof sexual abuse, sexual motive, and adolescent sexual risk-taking among males and females receiving child welfare service". Child Abuse & Neglect. Vol. 66: 101-111.

Refbacks

  • Saat ini tidak ada refbacks.