Komunikasi dan Disposisi Penanganan Kekerasan Pada Perempuan dan Anak: Studi Kasus Pada Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Kota Surakarta

Suci Amalia, Ismi Dwi Astuti Nurhaeni

Sari

The Technical Implementation Unit for Integrated Services for Women and Children in the City of Surakarta is an institution formed as an effort by the local government of Surakarta to carry out the mandate of the Law and the efforts of the Surakarta city government to implement a Child Friendly City whose programs and activities promote and guarantee the rights and protection of children in carrying out its implementation. UPT PTPAS services are integrative, which can be in the form of one-stop services or networking or collaborating with other institutions related to handling violence against women and children. The research objective was to analyze the communication and disposition of the UPT PTPAS using Edward III's theory of public policy implementation. This research use desciptive qualitative approach. Methods of data collection through interviews and documentation. The data obtained were processed by analysis of Miles, Hubermen and Saldana (2014). The results showed that the communication that occurred was ineffective due to changes in the regulations that govern, while the disposition of the executor was well developed, this can be seen from the commitment of the executor and the response and understanding of the policy implementers in handling cases of violence that occurred against women and children in the city of Surakarta.

Kata Kunci

governance; politic; social

Teks Lengkap:

PDF

Referensi

Ardiansyah, Fahri . (2019) . Praktik Inovasi Melalui “Dynamic Governance” . Retrieved from https://www.kompasiana.com/fahriardiansyah22/5c57f620c112fe642b0f4397/praktik-inovasi-melalui-dynamic-governance?page=all

Akib,.Haedar . (2010) . Implementasi.Kebijakan: Apa, Mengapa, Dan Bagaimana . Jurnal Administrasi Publik. Vol 1 . No 1 . Hal 1 – 11

Anjari,Warih . (2014) . Fenomena Kekerasan Sebagai Bentuk Kejahatan (Violence). E-Jurnal Widya Yustisia . Vol 1 . No. 1

Author . (2018, Maret) . Pengertian Efektivitas Menurut Para Ahli, Rumus, Aspek & Contoh . Retrieved from https://www.seputarpengetahuan.co.id/2018/03/pengertian-efektivitas-menurut-para-ahli-rumus-aspek-contoh.html_

Bahaya Dampak Kejahatan Seksual . (2019, April) . Indopos.co.id. Retrieved from .https://indopos.co.id/read/2019/04/25/173072/bahaya-dampak-kejahatan-seksual/

Fadlurrahman, Lalu. (2014) . Kinerja Implementasi Penanganan Perempuan Korban Kekerasan . Junal Kebijakan dan Administrasi Publik (JKAP) . Vol 18 . No. 2

George, C. Edwards (1980) . Implementing.Public Policy. Washington D.C : Congressional Quarterly Inc

Juliawati, Nia. (2014) . Koordinasi dan Usaha Koordinsi dalam Organisasi : Sebuah Kerangka Studi . Jurnal Administrasi Bisnis . Vol.8 . No.2 . Hal. 177–192

Kania, Dede. (2015) . Hak Asasi Perempuan dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia . Jurnal Konstitusi . Vol 4 . No 4 . Hal 717 - 374

Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) . (2015). Ciri Pemerintahan Dinamis: Cepat, Responsif, dan Efisien. Jakarta, Indonesia: Author

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KEMENPPA) . (2018) . Percepatan KLA Demi Pemenuhan Hak Anak . Jakarta, Indonesia: Author

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KEMENPPA) . (2018) . Wujudkan Idola.2030 Kemenpppa Adakan Rakor Percepatan Kla 128 Kabupaten/Kota Di Kota Surakarta .Surakarta, Indonesia: Author

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KEMENPPA) . (2020) . SIMFONI PPA ringkasan . Jakarta, Indonesia: Author

Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan Convention on the Rights of the Child (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak).

Kiwang, Amir Syarifudin., David D.W.Pandie.,& Frans Gana . (2015) . Analisis Kebijakan dan Efektivitas Organisasi . Jurnal Kebijakan & Administrasi Publik (JKAP) . Vol.19 . No.1 . Hal 71 – 81

Mahartiwi, Shelma Janu dan Ari Subowo . (2017) . Implementasi Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Perempuan Dan Anak Dari Tindakan Kekerasan Di Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Semarang (Dalam Fasilitasi Perlindungan Perempuan Dari Tindakan Kekerasan) . Jurnal UNDIP

MoU tentang Pelayanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Kota Surakarta (PTPAS)

Noer, Muhammad . (2019, Agustus 19) . Pentingnya Komunikasi Efektif Dalam Organisasi . Retrieved from https://presenta.co.id/artikel/komunikasi-efektif-organisasi/

Nugraha, Dipa . (2011) . Perempuan, Wanita atau Betina? . Retrived from : https://www.researchgate.net/publication/275034845

Peraturan Daerah No 3 Tahun 2006 tentang Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Tata Kelola Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan Dan Anak

Peraturan Walikota Surakarta No 27F Tahun 2016 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabtan Struktural Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Surakarta

Rohayati, Yeti.,& Entin Kartini . (2019) . Implementasi Kebijakan.Tentang Perlindungan Anak Di Unit.Pelaksana Teknis Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Kota Bandung . Jurnal Sosial dan Humanis Sains . Vol 04 . No 1 . Hal 13 – 29

Sidiq, Fatah Hidayat . (2019) . Kasus Pemerkosaan Anak Di Solo Meningkat . Retrieved from https://www.posjateng.id/warta/kasus-pemerkosaan-anak-di-solo-meningkat-b1XfV9b0k

SK Walikota Surakarta No. 462.05/84-A/1/2010 tentang Pelayanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Kota Surakarta

Steers, M. Richard. (1985). Efektivitas Organisasi. Jakarta: Erlangga. Hlm 46

Syani, Ahmad Khoirul., Shohibul Mufid., & Mufarrihul Hazin . (2017) . Komunikasi Dalam Implementasi Kebijakan Pendidikan Wajib Belajar 9 Tahun Di Kecamatan Ngadiluwih . Jurnal Ilmiah Kependidikan . Vol 11 . No 1

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 B ayat (2)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 52 ayat (2)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak, dan selanjutnya diubah melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Yandip Prov Jateng . (2019) . Surakarta KLA Utama 2019 . Jawa Tengah, Indonesia: Author 4

Negara yang Mengubah UU Terkait Kekerasan Seksual terhadap Perempuan.(2019) . kumparan . Retrieved from https://kumparan.com/kumparanstyle/5-.negara.-yang-mengubah-uu-.terkait-kekerasan-seksual-terhadap-perempuan-1550042207279176362/full

DOI: https://doi.org/10.20961/wp.v1i2.54602

Refbacks

  • Saat ini tidak ada refbacks.