SUB-KELOMPOK DALAM GUGATAN CLASS ACTION

Abstract

Putusan Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor 10/Pdt.G/2018/PN.Srl merupakan perkara class action yang mengangkat persoalan lingkungan hidup, di mana terdapat dua sub-kelompok dengan besaran ganti rugi yang berbeda berdasarkan jenis dan tingkat kerugian yang dialami. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum doktrinal dengan pendekatan studi kasus (case study). Data yang digunakan terdiri dari data primer dan sekunder, mencakup bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen (library research), sedangkan teknik analisis yang diterapkan adalah analisis silogisme deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam gugatan class action yang diatur oleh Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2002, pengklasifikasian anggota kelompok ke dalam sub-kelompok didasarkan pada jenis dan tingkat kerugian yang dialami. Pembentukan sub-kelompok ini bertujuan untuk memastikan setiap anggota kelompok memperoleh perlakuan yang sesuai dengan karakteristik kerugian mereka. Selain itu, penelitian ini mengungkapkan bahwa gugatan class action dengan jumlah anggota terbatas tetap dapat diterima, sebagaimana tercermin dalam Putusan Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor 10/Pdt.G/2018/PN.Srl. Hakim tidak mempersoalkan jumlah anggota kelompok yang tersisa selama persyaratan substantif lainnya terpenuhi. Putusan ini menegaskan bahwa kelayakan dan kesesuaian dengan tujuan gugatan perwakilan kelompok juga menjadi pertimbangan penting. Meskipun persyaratan substantif telah dipenuhi, kurangnya keterlibatan pihak-pihak yang berkepentingan dalam gugatan mengakibatkan gugatan dianggap cacat formil, yang pada akhirnya menyebabkan gugatan tersebut ditolak oleh pengadilan.