KESESUAIAN PERTIMBANGAN HAKIM MENGABULKAN KASASI PENUNTUT UMUM DENGAN PASAL 253 AYAT (1) DALAM PERKARA KSP INDOSURYA

Ienta Chairissa Nurain, Bambang Santoso

Abstract

This article analyzes the judge's considerations in granting the Public Prosecutor's cassation in the Banking and Money Laundering Crime case in Verdict Number 2113 K/Pid.sus/2023. The purpose of this article is to examine the suitability of the judge's considerations in granting the Public Prosecutor's cassation with the provisions of Article 253 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code. The findings prove that the Supreme Court's considerations in granting the Public Prosecutor's cassation are in accordance with the provisions of Article 253 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code. The Supreme Court then overturned the previous decision, namely Verdict Number 779/Pid.B/2022/Pn.Jkt.Brt and tried Henry Surya with a sentence of 18 years in prison. However, even though it is in accordance with the provisions of the Criminal Procedure Code, the application of the Banking Law charged by the Public Prosecutor is still considered inappropriate and the resulting decision still raises criticism.


Keywords

Judge's Considerations; Cassation; Verdict of Acquittal from Legal Charges; Money Laundering and Banking Crimes

Full Text:

PDF

References

A. Marpaung, Kejahatan Kerah Putih. Sinar Grafika : Jakarta, 2017.

Adrian Sutedi, Tindak Pidana Pencucian Uang. Bandung : PT Citra Aditya Bakti Bandung, 2008.

Ahmad Dwi Nuryanto, “Problem Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang yang Berasal dari Predicate Crime Perbankan”. Jurnal Bestuur Vol.7, Issue.1, 2017

Annisa Triastina, “Kesesuaian Alasan Kasasi Terdakwa dalam Perkara Korupsi yang Dikabulkan oleh Mahkamah Agung dengan Pasal 253 Ayat (1) KUHAP.” Jurnal Verstek, Vol. 10 (2), 2021.

Alfredo Juniotama Arifin and Ade Adhari,. “Perubahan Putusan Lepas Menjadi Putusan Pemidanaan Oleh Judex Juris Terhadap Putusan Tingkat Pertama,” UNES Law Review 6, no. 2 (2023) : 5621–30, https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2

Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika, 2016

Barda Nawawi Arief, Kapita Selekta Hukum Pidana. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016

Boris Tampubolon, Pasal-Pasal KUHAP Yang Sudah Diubah Oleh Mahkamah Konstitusi.https://www.konsultanhukum.web.id/pasal-pasal-kuhap-yang-sudah-diubah-oleh-mahkamah-konstitusi/. (2023) Diakses tanggal 25 November 2024 pukul 12.26

Fathan Muhammad Ghifary, Handoyo Prasetyo, Analisis Putusan Mahkamah Agung No. 2113 K/Pid.Sus/2023 dalam Kasus Penggelapan Dana Nasabah Koperasi Simpan Pinjam Indosurya. Jurnal USM Law Review Vol 7 No 2, 2024

Mauro, P. (1995). "Corruption and Growth." The Quarterly Journal of Economics, 110(3), 681-712. https://doi.org/10.2307/2946696

Monika Suhayati, “Putusan Pengadilan Atas Kasus KSP Indosurya Cipta Dan Urgensi Pengawasan OJK,” Pusat Penelitian Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI, 2023, 1–2.

N.H.T. Siahaan, Money Laundering & Kejahatan Perbankan, Edisi Revisi, Cetakan Kedua. Pustaka Sinar Harapan : Jakarta, 2008

Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana, 2019

R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya. Bogor: Politeia. 1996

Rahmiati .N, Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal Yang Memberatkan Dan Meringankan Putusan. Kanun Jurnal Ilmu Hukum, (2015) : 352

Reza Noor Ihsan, “Telaah Terhadap Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum (Onslaag Van Recht Vervolging) Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi,” Belom Bahadat : Jurnal Hukum Agama Hindu 12, no. 1 (2022): 66–79, https://doi.org/https://doi.org/10.33363/bb.v12i1.833.

Siti & Vita “Analisis hukum penjatuhan pidana pelaku tindak pidana penipuan dan penggelapan Koperasi Simpan Pinjam Indosurya”. Novum : Jurnal Hukum Universitas Negeri Surabaya. (2024) In Press SPK 22. https://doi.org/10.2674/novum.v0i0.61472.

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Hukum Pidana (KUHP) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian Winata, R. "Pengaruh Tindak Pidana Perbankan terhadap Pencucian Uang". Jurnal Manajemen Risiko, 7(3), (2019) : 80-95.

DOI: https://doi.org/10.20961/jv.v13i4.97119

Refbacks

  • There are currently no refbacks.