PERTIMBANGAN HAKIM MENJATUHKAN VRIJSPRAAK DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA (PUTUSAN NOMOR 1434/PIDSUS/2018/PN MKS)

Abiyyu Ahmad Patria, Kristiyadi Kristiyadi

Abstract

The author conducted research related to the evidentiary process at the trial that gave an acquittal against narcotics crime, whether the Panel of Judges in giving an acquittal was by following existing regulations in Indonesia, especially in the Criminal Procedure Code (KUHAP) and in Act of the Republic of Indonesia Number 35 Year 2009 Concerning Narcotics. This research is normative law research. In this legal research, the author uses primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials obtained through literature study by the topic of the case that the author takes. This legal writing uses a qualitative analysis technique with a deductive syllogism method. Based on the results of the study, Verdict Number: 1434/Pid.Sus/2018/PN.Mks is in accordance with Article 183 jo Article 191 of the Criminal Procedure Code (KUHAP), this is in accordance with the considerations given by the Judge in the evidentiary process in the trial. This research aims to provide input to law enforcers to be careful in handling cases so that it does not occur in the verdict of acquittal of narcotics crime cases by following per under the objectives of in Act of the Republic of Indonesia Number 35 Year 2009 Concerning Narcotics.

Keywords: Acquittal; Evidence; Narcotics.

Full Text:

PDF

References

Bastianto Nugroho, ”Peranan Alat Bukti dalam Perkara Pidana dalam Putusan Hakim Menurut KUHAP.” Jurnal Yuridika Vol.32, No.1, (2017).

Fachrul Rozi, “Sistem Pembuktian Dalam Proses Persidangan Pada Perkara Tindak Pidana.” Jurnal Yuridis Unaja Vol.1, No.2, (2018).

Imron Rizkyarno, “Argumentasi Alasan Kasasi Penuntut Umum Karena Hakim Mengabaikan Fakta-Fakta Persidangan Dan Pertimbangan Mahkamah Agung Memutus Perkara Penganiayaan Yang Mengakibatkan Mati (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor. 249 K/Pid/2017).” Jurnal Verstek Vol.8, No. 2 (2020).

Leden Marpaung, Proses Penanganan Perkara Pidana : Di Kejaksaan & Pengadilan Negeri Upaya Hukum & Eksekusi. Jakarta : Sinar Grafika, 2011.

M. Karjadi dan R. Soesilo, Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Dengan Penjelasan Resmi dan Komentar.Bogor : Politeia, 2016.

Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenada, 2005.

Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Edisi Revisi). Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014.

Putri Julia Erginia, “Kekuatan Pembuktian Keterangan Saksi Verbalisan dalam Perkara Narkotika.” Jurnal Verstek Hukum Acara Vol.8, No.1, (2020).

Reza Nugroho, “Upaya Pembuktian Dakwaan Penuntut Umum Berbentuk Kombinasi dan Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Perdagangan Orang.” Verstek Jurnal Hukum Acara Vol.7, No.1, (2019).

Siswanto Sunarso, Penegakan Hukum Psikotropika Dalam Kajian Sosiologi Hukum. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.

Tri Pujiantoro, Bagus, “Kajian Atas Kekeliruan Penerapan Pasal Dalam Surat Dakwaan Terhadap Putusan Bebas Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan Nomor: 184/Pid.Sus/2019/Pn.Bta).” Jurnal Verstek Hukum Acara Vol. 7, No.2 ,(2021).

Umar Anwar, “Penjatuhan Hukuman Mati Bagi Bandar Narkoba Ditinjau dari Aspek Hak Asasi Manusia (Analisis Kasus Hukuman Mati Terpidana Kasus Bandar Narkoba; Freddy Budiman).” Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 13, No.3, (2018).

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab

Undang- Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang – Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Refbacks

  • There are currently no refbacks.