KESALAHAN PENERAPAN HUKUM SEBAGAI ALASAN KASASI TINDAK PIDANA TURUT SERTA MEMALSUKAN SURAT SECARA BERLANJUT
Abstract
Full Text:
PDFReferences
Adami Chazawi dan Ardi Ferdian. Tindak Pidana Pemalsuan : Tindak Pidana yang Menyerang Kepentingan Hukum Terhadap Kepercayaan Masyarakat Mengenai Kebenaran isi Tulisan dan Berita yang Disampaikan. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.
Andi Sofyan dan Nur Azisa. Hukum Pidana. Makassar: Pustaka Pena Press, 2016.
Deri Setiawan. “Kasasi Penuntut Umum Terhadap Putusan Bebas Perkara Penadahan Karena Judex Facti Salah Menerapkan Hukum (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 104 K/Pid/2015).” Jurnal Verstek 5, no. 1 (2017).
Eric Guntur Surya Amijaya. “TELAAH PERTIMBANGAN HAKIM MAHKAMAH AGUNG MEMUTUS PERMOHONAN KASASI PENUNTUT UMUM KARENA JUDEX FACTI MENILAI TINDAK PIDANA PENIPUAN SECARA BERLANJUT SEBAGAI PERKARA PERDATA.” Jurnal Verstek 8, no. 3 (2020).
Hanindito Arfebi Setyono. “Tinjauan Kasasi Penuntut Umum Atas Dasar Salah Menjatuhkan Sanksi Pidana Oleh Judex Factie Dalam Perkara Illegal Fishing.” Jurnal Verstek 5, no. 2 (2017).
Hariyanto. “KONSEP PENYERTAAN DALAM TINDAK PIDANA PENCURIAN MENURUT KUHP.” Jurnal Kertha Semay 9, no. 12 (2021).
HM. Soerya Respationo dan M. Guntur Hamzah. “Putusan Hakim: Menuju Rasionalitas Hukum Refleksif Dalam Penegakan Hukum.” Jurnal Yustisia Universitas Sebelas Maret Surakarta 2, no. 2, Mei-Agustus 2013 (2013).
I Gede Eka Suantara dkk. “Kajian Yuridis Tindak Pidana Pemalsuan Surat Secara Bersama-Sama.” Jurnal Preferensi Hukum 3, no. 1 (2022).
Leden Marpaung. Proses Penanganan Perkara Pidana. Jakarta: Sinar Grafika, 1992.
Maman Budiman. “Electronic Signature in Provening the Criminal Act of Forgiveness.” Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal) 5, no. 3 (2022).
M. Yahya Harahap. Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali. Jakarta: Sinar Grafika, 2010. Moelyatno. Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1993.
Putusan Mahkamah Agung Nomor 1086 K/Pid/2022.
Rasyid Ariman. Hukum Pidana. Palembang: Unsri Per, 2013.
Undang-Undang Nomor 1 Tahunn 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP).
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
Wayan Santosa. “INTERPRETASI KERUGIAN DALAM TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT.” Jurnal Magister Hukum Udayana 5, no. 1 (2016).
Refbacks
- There are currently no refbacks.