PEMBUKTIAN YANG DILAKUKAN PENUNTUT UMUM DALAM TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN DENGAN ANAK

Giovanny Andreana Christya, Muhammad Rustamaji

Abstract

This study aims to analyze whether the evidence by the public prosecutor in the criminal case of sexual intercourse with a child based on Decision Number 37/Pid.Sus/2022/Pn.Krg is in accordance with Article 184 of the Criminal Procedure Code. This research is included in normative or doctrinal legal research that is prescriptive and applied. This study uses a case approach. In order to collect legal materials in this study, literature study techniques were used by collecting written information from legal materials, which consisted of primary legal materials and secondary legal materials. After obtaining the legal material, an analysis is carried out using the deductive syllogism method. The results of this study indicate that the evidence carried out by the public prosecutor is in accordance with Article 184 of the Criminal Procedure Code because it has submitted valid evidence according to law, namely witness statements, letters, statements of the defendant accompanied by supporting evidence to prove that the defendant is guilty of committing the crime of sexual intercourse with a child . This study aims to analyze whether the evidence by the public prosecutor in the criminal case of sexual intercourse with a child based on Decision Number 37/Pid.Sus/2022/Pn.Krg is in accordance with Article 184 of the Criminal Procedure Code. This research is included in normative or doctrinal legal research that is prescriptive and applied. This study uses a case approach. In order to collect legal materials in this study, literature study techniques were used by collecting written information from legal materials, which consisted of primary legal materials and secondary legal materials. After obtaining the legal material, an analysis is carried out using the deductive syllogism method. The results of this study indicate that the evidence carried out by the public prosecutor is in accordance with Article 184 of the Criminal Procedure Code because it has submitted valid evidence according to law, namely witness statements, letters, statements of the defendant accompanied by supporting evidence to prove that the defendant is guilty of committing the crime of sexual intercourse with a child.

Keywords: evidence, child intercourse

Full Text:

PDF

References

Abdul Mun‟im Idries. 1989 Pedoman Ilmu Kedokteran Forensik. Jakarta : Binarupa Aksara. Adami Chazawi. 2008. Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi. Bandung : P.T. Alumni. Ali Imron, Muhamad Iqbal. 2019. Hukum Pembuktian. Tangerang Selatan : Unpam Press.

Ashari. 2017. Peranan Barang Bukti Dalam Proses Perkara Pidana. Jurnal Al Hikam. Vol 1 No 3.

Dewayani, Carolina Rizki. 2016. Upaya Pembuktian Dakwaan Kumulatif Oleh Penuntut Umum Dalam Perkara Melarikan Anak Gadis dan Melakukan Persetubuhan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor: 532/Pid. Sus/2015/Pn. Smn). Jurnal Verstek. Vol.8, No. 1

Dinar Mahardiyanti Dewi. 2013. Konstruksi Hukum Pembuktian Penuntut Umum Terhadap Surat Dakwaan Yang Disusun Secara Alternatif Dalam Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 204/Pid.Sus/2011/Pn.Skh. Jurnal Verstek. Vol 1, No 1.

Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika. 1986. Dasar-dasar ilmu Kedokteran kehakiman. Jakarta : Bina Aksara.

Fachri Bey. 2011. Proses Pembuktian Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Kandung Yang Dilakukan Oleh Ayahnya. Lex Jurnalica. Vol. 8 No. 3.

Faishal Ahmad Romadhani. 2018. Upaya Pembuktian Penuntut Umum Terhadap Terdakwa Pelaku Tindak Pidana Penjualan Anak Kandung (Studi Putusan Pengadilan Negeri Tembilahan Nomor 149/Pid.Sus/2015/PN.Tbh) Jurnal Verstek. Vol 6, No 3.

Hari Sasangka dan Lily Rosita. 2003. Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana, Bandung: Mandar Maju.

Kompas.com. “KemenPPPA: 797 Anak Jadi Korban Kekerasan Seksual Sepanjang Januari 2022” https://nasional.kompas.com/read/2022/03/04/17062911/kemenpppa-797- anak-jadi-korban-kekerasan-seksual-sepanjang-januari-2022?page=all (diakses 16 September 2022)

M.Yahya Harahap. 2008. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP : Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali. Edisi Kedua. Jakarta : Sinar Grafika.

Nur Laili dan Arima Koyimatun. 2014. Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Informasi Elektronik Pada Dokumen Elektronik Serta Hasil Cetaknya Dalam Pembuktian Tindak Pidana. Jurnal penelitian Hukum. Vol 1 No. 2.

Peter Mahmud Marzuki. 2016. Penelitian Hukum (Edisi Revisi). Jakarta : Kencana Media Group.

Putusan Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar 37/Pid.Sus/2022/Pn.Krg

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Waluyadi. 2000. Ilmu Kedokteran Kehakiman Dalam Perspektif Peradilan dan Aspek Hukum Praktik Kedokteran. Jakarta : Djambatan.

Yulia Monita dan Dheny Wahyudhi. 2013. Peranan Dokter Forensik dalam Pembuktian

Perkara Pidana. INOVATIF| Jurnal Ilmu Hukum Vol. 6 No. 7

DOI: https://doi.org/10.20961/jv.v9i4.72261

Refbacks

  • There are currently no refbacks.