Tidak Diterapkannya Rehabilitasi Medis dan Sosial olehHakim bagi Anak sebagai Penyalahguna Narkotika
Abstract
Kata Kunci: Rehabilitasi Medis; Rehabilitasi Sosial; Anak sebagai Penyalahguna Narkotika.
Abstract: This research was conducted with the aim of studying the legal considerations of judges not implementing medical or social rehabilitation for Children as Narcotics Abusers Category I, not plants for themselves and the legal instruments that regulate it. This type of legal research is normative legal research. Based on the research, it was found that the reason the judge did not apply medical rehabilitation and social rehabilitation was because the child did not meet one of the classifications in the Circular Letter of the Supreme Court Number 4 of 2010 concerning Placement of Abuse, Victims of Abuse and Narcotics Addicts into Medical Rehabilitation and Social Rehabilitation Institutions, namely the absence of a certificate from a government psychiatrist/psychiatrist appointed by a judge.
Keywords: Medical Rehabilitation; Social Rehabilitation; Children as Narcotics Abusers
Full Text:
PDFReferences
Gultom, Maidin. Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan. Bandung: PT Refika
Aditama, 2014.
Mulyadi, Lilik. Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia. Bandung: PT. Alumni Anggota
IKAPI, 2014.
Nisa, Juliana. Narkoba, Psikotropika dan Gangguan Jiwa: Tinjauan Kesehatan dan Hukum.
Yogyakarta: Nuha Medika, 2013.
Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Media Group,
Pemerintah Indonesia. Putusan Pengadilan Negeri Nomor 19/Pid.B/2021/PN.Trk.
(2021)
Bambang, Adi Waseso and Edy Herdyanto. 2019. “Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan
Sanksi Pidana Penjara Tanpa Rehabilitasi Medis Terhadap Terdakwa Penyalah Guna
Narkotika bagi diri Sendiri (Studi Putusan Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor
/Pid.Sus/2015/PN.Kot.)”Jurnal Verstek Vol.7 No. 1
(2019): 6-7,
https://doi.org/10.20961/jv.v7i1.28966.
Avarakha Denny Prasetya and Kristiyadi. “Keterangan Ahli sebagai Alat Bukti dan
Pertimbangan Hakim Tidak Menjatuhkan Pidana Penjara dalam Memutus Persidangan
Perkara dibidang Perikanan (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 491
K/Pid.Sus/2015.)”
Jurnal Verstek 8 No. 1
(2020):43, 2020.
https://doi.org/10.20961/jv.v8i1.39606.
Pemerintah Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemerintah Indonesia. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana (KUHP). (1946)
Pemerintah Indonesia. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang
Hukum Acara Pidana." Sinar Grafika. jakarta (1981).
Refbacks
- There are currently no refbacks.