KAJIAN KASASI PENUNTUT UMUM ATAS DASAR JUDEX FACTI SALAH MENERAPKAN HUKUM DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2523 K/Pid.Sus/2016)

Abstract

ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui argumentasi Kasasi Penuntut Umum atas dasar judex facti salah menerapkan hukum dalam tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama disesuaikan dengan ketentuan yang terdapat dalam KUHAP. Metode Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder. Diketahui bahwa judex facti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang telah salah menerapkan hukum karena tidak mempertimbangkan dengan benar suatu fakta berupa Terdakwa tidak melaksanakan kewajiban pengadaan barang melainkan melimpahkannya kepada rekanan bisnis Terdakwa yang berakibat tidak sesuainya barang yang diterima dengan spesifikasi yang dipersyaratkan serta mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp. 869.202.300. Oleh sebab itu, argumentasi penuntut umum telah sesuai dengan ketentuan Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHAP yang pada pokoknya mengatur perihal salah satu alasan Kasasi yaitu tidak diterapkannya hukum sebagaimana mestinya.
Kata Kunci: Kasasi, Tindak Pidana Korupsi, Penyertaan.
ABSTRACT
This study aims to determine the argument of Cassation by Public Prosecutor against the mistake of applying judex facti law in the criminal act of corruption conducted jointly in accordance with the provisions contained in the Indonesia Criminal Procedure Code. The research method used is normative legal research. The approach used is the approach of law and case approach. Sources of legal materials used are primary and secondary legal materials. It is known that judex facti of The Corruption Crime Court in the High Court of Semarang has incorrectly applied the law because it did not properly consider a fact the Defendant did not carry out the procurement obligation but handed it over to the defendant's business partners resulting in the inappropriateness of the goods received with the required specifications and resulted in a loss country of Rp. 869.202.300. Therefore, the argument of the public prosecutor has been in accordance with the provisions of Article 253 paragraph (1) letter a of the Criminal Procedure Code which in essence regulates one of the reasons for the Cassation that is not the proper implementation of the law.
Keywords: Cassation, Corruption Crime, Participation