KONSEKUENSI KETIDAKHADIRAN SAKSI PELAPOR DI PERSIDANGAN DALAM PERKARA TINDAK PIDANA INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 110PK/Pid.Sus/2016)

Abstract

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pemeriksaan perkara tanpa kehadiran Saksi Pelapor di persidangan dalam perkara Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik dapat dijadikan sebagai alasan permohonan Peninjauan Kembali. Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif dengan Teknik pengumpulkan bahan hukum studi kepustakaan dan teknik analisisnya adalah silogisme deduktif. Hasil penelitian menunjukan bahwa pemeriksaan perkara tanpa kehadiran Saksi Pelapor di persidangan dalam perkara Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik dapat dijadikan sebagai alasan permohonan Peninjauan Kembali dengan merujuk Pasal 263 Ayat (2) huruf c KUHAP yaitu adanya kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata.

Kata Kunci: Saksi Pelapor, Peninjauan Kembali, Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik

ABSTRACT

            The purposes of this research is to find out whether the examination of the case without the presence of the Whistle Blower could be used as the reason for the submission of a Judicial Review in the trial of the Electronic Information and Transaction Crime case. This research is normative legal research. Data collection techniques used is library study and analysed by using deductive syllogism. The results of the study show that the examination of the case without the presence of the Wistle Blower in the trial of the Electronic Information and Transaction Crime case, could be used as the reason for the submission of a Judicial Review, referring to Article 263 Section (2) c of the Criminal Code Procedure, namely the of a real mistake..

Keywords: Wistle Blower, Judicial review, Electronic Information and              Transaction Crime