URGENSI DIGITAL FORENSIC DALAM MENJAMIN DIGITAL EVIDENCE DALAM PERKARA PERBUATAN MELAWAN HUKUM (Studi Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 2/Pdt.G/2021/PN.Bls)

Sarah Saufika Zamzami, Itok Dwi Kurniawan

Abstract

This study aims to analyze the urgency of digital forensics in ensuring the validity of digital evidence in civil wrong (perbuatan melawan hukum) cases, with a case study of the Decision of the Bengkalis District Court Number 2/Pdt.G/2021/PN.Bls. This normative legal research employs a case study approach. The findings indicate that although the Electronic Information and Transactions Law (UU ITE) recognizes digital evidence as legally valid, the panel of judges rejected the digital evidence without examining its authenticity and integrity, rendering its validity and probative value uncertain. This study emphasizes that digital forensics plays a crucial role as a technical mechanism to ensure the validity of digital evidence, thereby allowing digital evidence to be admitted legally with clear probative value in court.

Keywords

Digital Evidence; Digital Forensics; Electronic Information and Transactions Law; Civil Procedural Law

Full Text:

PDF

References

Al-Azhar, Muhammad Nuh. Digital Forensic: Panduan Praktis Investigasi Komputer. Jakarta: Salemba Infotek, 2012. Ali, Achmad, Heryani, Wiwie. Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata. Jakarta: Kencana, 2013. Harahap, Yahya. Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan. Jakarta: Sinar Grafika, 2019. Harahap, Yahya. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali). Jakarta: Sinar Grafika, 2000. Herziene Indonesische Reglement (HIR). Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Manan, Bagir. Hukum Positif Indonesia (Satu Kajian Teoritik). Yogyakarta: FH UII Press, 2004. Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Group, 2007. Prijambodo, Santhos Wachjoe. “Penggunaan Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik Sebagai Alat Bukti Persidangan”. Jurnal Hukum dan Peradilan 5, No.1 (2016): 1-18, https://doi.org/10.25216/jhp.5.1.2016.1-18 Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 2/Pdt.G/2021/PN.Bls. Rachmie, Synthiana. “Peranan Ilmu Digital Forensik Terhadap Penyidikan Kasus Peretasan Website”. Jurnal Litigasi 21, No.1 (2020): 104-127, http://dx.doi.org/10.23969/litigasi.v21i1.2388 Rechtsreglement voor de Buitengewesten (RBg). Sitompul, Josua. Cyberspace, Cybercrimes, Cyberlaw: Tinjauan Aspek Hukum Pidana. Jakarta: Tatanusa, 2012. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Zahra, Khansa Laily Az, Moh Fadwa Mufid Al Amjad, Syafa Nabya Maulidian, Septiani Silvia, Fadilla Azfa Asyifa. “Relevansi Kepentingan Alat-Alat Bukti Dalam Proses Penyelesaian Hukum Perdata”. Jurnal Ilmu Hukum The Juris 8, No.1 (2024): 95-104, https://doi.org/10.56301/juris.v8i1.1185

DOI: https://doi.org/10.20961/jv.v14i3.112772

Refbacks

  • There are currently no refbacks.