Inovasi Kebijakan Mal Pelayanan Publik dalam Perizinan Investasi di Kabupaten Batang

Muhammad Firman Lazuardi

Abstract

The implementation of Public Service Malls is a new challenge for the Batang Regency Government as an effort to improve investment licensing services in the face of many opportunities for investors entering Batang Regency. One Door (DPMPTSP) Batang Regency. To analyze it, this study uses the theory of public service according to Lovelock with variables tangible (touchable), reliable (reliable), responsiveness, assurance (guarantee), and empathy. This study uses a qualitative descriptive method with data collection techniques that are carried out through interviews, observations, and documentation. The results of this study indicate that the form of innovation in the Public Service Mall (MPP) is to integrate services, promote investment and assist in the preparation of LKPM for companies. The services at MPP Batang have been quite effective in the form of improving facilities and infrastructure, punctuality in providing services, disclosure of information to the public or investors, guaranteeing ease of administration in investment licensing, quality and ability of officers who always serve applicants with full attention. Apart from that, it is also known that there are several driving factors and inhibiting factors for Public Service Mall innovation. In the research that has been done, it can be concluded that the goal in the implementation of the Public Service Mall has been achieved in providing the best service, especially in the investment licensing process in Batang Regency.

Keywords

Policy Innovation; Public Service; Public Service Mall; Investment Licensing

References

Arsyad, Lincolin. 1999 : Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah, BPFE Yogyakarta

Badan Pusat Statistik Kabupaten Batang. 2020. Kabupaten Batang Dalam Angka 2020

Badrie, Sofyan. (2019). MenpanRB: Pelayanan Publik Untuk meningkatkan Investasi. https://www.portonews.com/2019/laporan-utama/menpanrb-pelayanan-publik-untuk-tingkatkan-investasi/. Diakses pada 24 September 2020

Direktori Administrasi Negara, 2014, Pusat Inovasi Layanan Publik Kedeputian Inovasi Administrasi Negara LAN – RI

DPMPTSP Kabupaten Batang. 2020. Data Investasi Kabupaten Batang 2017-2020. Diakses dari https://ptsp.batangkab.go.id/site/detinfo/96 pada 26 November 2020 pukul 10.00 WIB.

DPMPTSP Provinsi Jawa tengah. 2018. Data Realisasi PMA dan PMDN Jawa tengah Berdasarkan Kota/Kabupaten tahun 2018. Diakses dari http://data.jatengprov.go.id/organization/da418e25-61ab-4779-8d47-c62707dd0cd9?tags=PMA pada 26 Noveber 2020 pukul 10.00 WIB.

Hardiyansyah. (2018). Kualitas Pelayanan Publik (konsep, dimensi, indikator dan implementasinya). Yogyakarta: Gava Media.

Handbook Inovasi Administrasi Negara. (2014) Pusat Inovasi Layanan Publik Kedeputian Inovasi Administrasi Negara LAN – RI

Hardjanti, Narendra T. (2009). Evaluasi Implementasi Kebijakan (AnalisisMengenai Proses Implementasi Dan Dampak Jangka Pendek Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2003 Tentang Akta Kelahiran di Kota Surakarta). FISIP; Universitas Sebelas Maret

Imanuddin, Muhammad. (2018). Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik Dalam Rangka Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. Diakses dari https://dpmptsp. jabarprov.go.id/web/application/modules/arsip/files/ 709b091a5dc2cc0d10242f0593145 8f1. Pdf

Jeddawi, Murtir. (2005) Memacu Investasi di Era Otonomi Daerah, Kajian Beberapa Perda Tentang Penanaman Modal. Yogyakarta ; UII Press

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. (2018, September 24). Latar Belakang - Bahan Paparan Mal Pelayanan Publik. Diakses dari http://web. dpmptsp.jatengprov. go. Id / packages/ upload/ portal/files/Bahan%20Paparan%20Mal%20Pelayanan%20Publik%20FIX.Pdf.

Kurniasih, Erni P. (2020). Perkembangan Investasi Asing di Negara ASEAN. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Tanjungpura

Lusiana, 2012. Usaha Penanaman Modal di Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers

Maryam, N. S. (2016). Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik. Jurnal Ilmu Politik Dan Komunikasi, VI(1), 1– 18

MenpanRB (2020). https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/tingkatkan-kualitas-pelayanan-demi- iklim-investasi-lebih-baik. Diakses pada 24 September 2020

Mirnasari, Rina Mei. (2013). Inovasi Pelayanan Publik UPTD Terminal Surabaya Bungurasih. Universitas Airlangga. Volume 1.

Moleong, L.J. (2012a). Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi, Bandung: PT Remaja Rosdakarya

Nilamsurim, Raja D. (2018). Optimalisasi Kemudahan Pelayanan Investasi Melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Di Mal Pelayanan Publik Kota Batam. Batam: Universitas Internasional Batam.

Nugroho, Riant. 2014. Publik Policy, Teori,Manajemen, Dinamika, Analisis, Konvergensi dan Kimia Kebijakan. Ikapi Jakarta

Nurdin, Ismail. 2019. Kualitas Pelayanan Publik (Perilaku Aparatur Dan komunikasi Birokrasi Dalam Pelayanan Publik). Surabaya: Media Sahabat Cendekia

Nuryandi, Hendi. (2019). Strategi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTPSP) dalam Meningkatkan Investasi di Kabupaten Tulungagung. Tulungagung: IAIN Tulungagung.

Peraturan BKPM RI No. 7 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Peraturan Menteri PANRB Nomor 23 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik

Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal

Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal.

Putri, Lolita D.M, Dyah Mutiarin. (2018). Efektifitas Inovasi Kebijakan Publik; Pengaruhnya pada Kualitas Pelayanan Publik di Indonesia: Magister Ilmu Pemerintahan. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. APPPTMA KE-8

Ratminto. Atik Septi Winarsih. 2007. Manajemen Pelayanan. Yogyakarta: Pustaka Belajar.

Salim, HS, Budi Sutrisno. (2008). Hukum Investasi di Indonesia. Jakarta: Raja Grafindo Persada

Sholihah, Dias F., dkk. (2019). Laporan Analisis Mal Pelayanan Publik Kabupaten Banyumas. Purwokerto: Universitas jendral Soedirman. Purwokerto.

Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Methods). Bandung: CV ALFABETA

Suparno (2017). Inovasi daerah untuk meningkatkan investasi. Mimbar Administrasi. ISSN:9772581101001; Vol. 1 No. 1, Oktober 2017

Suranto. (2014). Implementasi Kebijakan otonomi Pelayanan Pendidikan. In D. Mutiarin & A. Zainuddin (Eds.), Manajemen Birokrasi dan Kebijakan; Penelusuran Konsep dan Teori. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Sururi, Ahmad. (2017). Inovasi Kebijakan dalam Perspektif Administrasi Publik Menuju Terwujudnya Good Publik Policy Governance: Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik. Universitas Serang Raya. Spirit Publik. 12(2): 14-31.

Undang-Undang No.25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal

Undang-undang Nomor 1 tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing

Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman modal Dalam Negeri

United Nations, 2006 : 2 dalam Innovation Discusion Paper, Tri Widodo Wahyu Utomo, 2016:8

Refbacks

  • There are currently no refbacks.