Implementasi Kebijakan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Pringsewu

Rahayu Sulistiowati, Ita Prihantika, Dewie Brima Atika, Ita Prihantika, Yuni Ratna Sari

Abstract

Kekerasan terhadap anak yang meningkat dari tahun ke tahun direspon oleh Kabupaten Pringsewu dengan mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 17 tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak di Pringsewu. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi kebijakan penyelenggaraan kabupaten layak anak di Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Analisis dilakukan dengan menggunakan model implementasi kebijakan dari Edward III. Hasil penelitian menunjukkan bahwa diukur dari variabel komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi, penyelenggarakan kebijakan kabupaten layak anak belum dilaksanakan secara optimal. Peraturan Daerah yang merupakan payung tertinggi di tingkat kabupaten tidak diikuti dengan peraturan dan kebijakan turunan yang seharusnya mendukung peraturan daerah tersebut. Disposisi merupakan variabel penting dalam kebijakan Kabupaten Layak Anak yang menjadi simpul pengikat variabel lainnya. Penelitian lanjutan dapat dilakukan dengan mengambil fokus pada perilaku waktu dan identifikasi variabel-variabel lain yang menjadi umpan balik kebijakan ini.

Kata kunci: implementasi kebijakan, Kebupaten Layak Anak, kekerasan terhadap anak.

Full Text:

PDF

References

Coogan, P. F., Wise, L. A, O’Connor, G.T, Brown, T.A, Palmer, J.R and Rosenberg, L 2012, ‘Abuse during childhood and adolescence and risk of adult-onset asthma in African American women’, J Allergy Clin Immunol VOLUME 131, NUMBER 4. Pp 1058 – 1063. http://dx.doi.org/10.1016/j.jaci.2012.10.023

Dellyana, S 2004, Wanita dan Anak di Mata Hukum, Yogyakarta: Liberty.

Dokumen Dinas PPPAP dan KB Kabupaten Pringsewu, 2016.

Komisi Nasional Anak, 2016, Laporan Kekerasan Terhadap Anak, Jakarta: Komisi Nasional Anak.

Miles, M.B, Huberman, A.M, 2002, Analisis Data Kualitatif, Jakarta: UI Press.

Nurati, D.E 2016, ‘Komunikasi Kebijakan Publik Dalam Pengelolaan Pedagang Kaki Lima Berbasis Pada Kearifan Lokal (Kajian Pengelolaan Pedagang Kaki Lima di Kota Surakarta)’, Jurnal Penelitian Administrasi Publik, Vol 2, No 01 (2016). Pp. 93 – 106.

Rumtianing, I 2014, ‘Kota Layak Anak dalam Perspektif Perlindungan Anak’, Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Tahun 27, Nomor 1 Februari 2014.

Santoso, T 2002, Teori-Teori Kekerasan, Bandung: Ghalia Indonesia.

Sulistiowati, R, Atika, D.B, Prihantika, I, Melinda, S.D 2017a, ‘CIVIL SOCIETY DALAM PROGRAM .SEKOLAH RAMAH ANAK (SRA) UNTUK MENDUKUNG KEBIJAKAN KABUPATEN LAYAK ANAK (KLA) ‘. Dipresentasikan dalam Seminar Nasional tentang “Membangun Etika Sosial Politik Menuju Masyarakat Yang Berkeadilan” , FISIP Universitas Lampung, 18 Oktober 2017 di Hotel Swiss, Bandar Lampung.

Sulistiowati, R, Atika, D.B, Prihantika, I 2017b, ‘CHILD FRIENDLY SCHOOL AS THE FORM OF PUBLIC PARTICIPATION IN POLICY PROCESS’. ICSTIEM 2017 tema “The Role of Information and Technological Innovation for Social and Economic Development in Emerging Countries”, Bandar Lampung 27 Desember 2017, Universitas Sang Bumi Ruwai Jurai.

Tin Ng, G 2006, ‘Child Care in the United State: Who Shapes State Policies for Children?’, Social Work Research, Volume 30, Number 2 June 2006. Pp 71 – 81.

Tomlinson, M, Jordans, M, MacMillan, H, Betancourt, T, Hunt, X, Mikton, C, 2017, ‘Research priority setting for integrated early child development and violence prevention (ECD+) in low and middle income countries: An expert opinion exercise’, Child Abuse & Neglect 72 (2017) 131–139. http://dx.doi.org/10.1016/j.chiabu.2017.07.021.

Winarno, B 2014, Kebijakan Publik, Teori Proses dan Studi Kasus, Yogyakarta: CAPS.

DOI: https://doi.org/10.20961/sp.v13i2.24874

Refbacks

  • There are currently no refbacks.