Analisis Good Governance Dalam Pengelolaan Keuangan Desa
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk: Menganalisis akuntabilitas, transparansi dan responsivitas pengelolaan keuangan Desa di Desa Campurasri Kecamatan Karangjati, Kabupaten Ngawi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Teknik pengambilan sampel untuk menentukan informan dilakukan dengan purposive sampling. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi. Sedangkan validitas data yang digunakan adalah triangulasi sumber, serta analisis data dengan menggunakan model data berlangsung atau mengalir (flow model analysis). Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa akuntabilitas, transparansi dan responsivitas dalam pengelolaan keuangan Desa Campurasri sudah berjalan namun masih belum maksimal. Aspek Akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan sudah dilakukan secara horizontal (horizontal accountability) yaitu pertanggungjawaban kepada masyarakat luas, dilakukan dalam forum musyawarah desa dan pertanggungjawaban. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban yang disampaikan kepada Badan Permusyawaratan Desa dan pertanggungjawaban vertical (vertical accountability) yaitu pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi. Transparansi pengelolaan Keuangan masih belum dikelola secara maksimal. Beberapa pos tertentu dalam laporan keuangan hanya diketahui oleh kepala desa dan bendahara desa, Laporan yang disampaikan ke publik hanyalah belanja umum yang menyangkut belanja pembangunan, sedangkan belanja yang menyangkut urusan kedalam ( Alat Tulis Kantor, perjalanan Dinas, Honorarium dan sebagainya) hanya diketahui oleh internal pemerintah Desa saja. Responsivitas pemerintah Desa dalam pelayanan informasi keuangan kepada masyarakat sudah dijalankan namun belum sesuai harapan pengguna layanan. Keluhan yang disampaikan terkait dengan pengelolaan keuangan desa ditampung untuk kemudian dijanjikan penyelesainnya. Beberapa keluhan ditindaklanjuti, namun keluhan yang lain hanya ditampung tidak ditindaklanjuti sesuai harapan dan bahkan ada juga keluhan yang justru sudah dimentahkan di depan dengan alasan prosedur sudah dilakukan sesuai aturan.
Kata Kunci: Akuntabilitas, Good Governance, Keuangan Desa
Full Text:
PDFReferences
Abdul Hafiz Tanjung.2008. Akuntansi Pemerintahan Daerah: Konsep dan Aplikasi, Cetakan kedua, Alfabeta, Bandung.
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. 2003. Indikator & Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi & Partisipasi. Jakarta.
Bovaird, Tony and Elke Loffler (eds.). 2003. Public Management and Governance, New York:Routledge.
De Vries,Michiel. 2013. The Challenge of Good Governance, The Innovation Journal: The Public Sector Innovation Journal, 18(1),article 2 Hal 1-9.
Dwiyanto, Agus. 2004. Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik, Gajah Mada University press, Yogyakarta.
_____________. 2008. Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
Efendy, Sofian.2005. Membangun Good Governance: tugas kita bersama, artikel diakses melalui http://sofian.staff.ugm.ac.id/artikel/membangun-good-governance.pdf, Diakses pada tanggal 23 Juni 2016.
Eko, Sutoro. 2014. Desa Membangun Indonesia, Forum Pengembangan Pembaharuan Desa (FPPD), Yogyakarta.
Habriono, H. 2008. ADD: Senjata Ampuh Penanggulangan Kemiskinan?, Majalah Mudik “Media Pembaharuan Desa” Edisi 10 Agustus 2008, Yogyakarta: Forum Pengembangan Pembaharuan Desa.
Huruta, A.D. “Pengaruh Transfer Fiskal terhadap ketimpangan wilayah di kabupaten sumba Timur”, Jurnal Studi Pembangunan Interdisiplin, Vol XXIV, No. 40-58.
Jon S.T. Quah. 2013. "Ensuring good governance in Singapore", International Journal of Public Sector Management, Vol. 26 Iss 5 pp. 401 - 420
Katz, Ellen, 2004, Transparancy in Government- How American Citizens Influence Public Policy, Journal of Accountancy, Juni 2004, hal. 1-2.
Koliba, C. J. 2006. “Serving The Public Interest Across Sectors: Asserting The Primacy Of Network Governance”, Journal Administrative Theory & Praxis,Vol. 28, No.4:593-601
Kurniawan, Teguh. 2007. “Pergeseran Paradigma Administrasi Publik: Dari Prilaku Model Klasik dan NPM ke Good Governance”. JIANA. Vol. 7 Januari 2007: 52-70.
LAN-BKP.2000. Akuntabilitas dan Good Governance, Jakarta.
Mardiasmo.2002, Akuntansi Sektor publik, Edisi Pertama, Andy Offset, Yogyakarta.
_________.2004. Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Andy Offset, Yogyakarta.
_________.2006. “Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik : Suatu Sarana Good Governance Jurnal Akuntansi Pemerintahan”, 2: 1. (1-17).
Moleong, Lexy J.2002. Metodologi Penelitian Kualitatif. PT. Remaja Rosdakarya.Bandung.
Mukhtar, 2013. Metode Praktis Penelitian Deskriptif Kualitatif. Referensi (GP Press Goup).Jakarta.
Muzafar Shah Habibullah, Badariah H.Din, Baharom Abdul Hamid. 2016,"Good governance and crime rates in Malaysia", International Journal of Social Economics, Vol. 43 Iss 3 pp. 308 – 320
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015
Peraturan Menteri Keuangan No. 93/PMK.07/2015 tentang tata cara pengalokasian, penyaluran, penggunaan, pemantauan, dan evaluasi Dana Desa.
Peters, B. G., & Pierre, J. 1998. “Governance without Government? Rethinking Public Administration”, Journal of Public Administration Research and Theory, Vol.8, No.2:223-243.
Rasul, Syahrudin, 2003. Pengintegrasian Sistem Akuntabilitas Kinerja dan Anggaran dalam Perspektif UU NO. 17/2003 Tentang Keuangan Negara.PNRI. Jakarta.
Santosa, Pandji. 2008. Administrasi Publik:Teori dan Aplikasi Good Governance. Refika Aditama. Bandung.
Sedarmayanti, 2003, Good Governance, Mandar Maju, Bandung
Sholekhan, Moh. 2012. “Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Mekanisme Akuntabilitas”, Setara Press, Malang.
Sumarto Hetifa Sj. 2003. Inovasi, Partisipasi dan Good Governance, Yayasan Obor Indonesia Bandung.
Sulistiyani, Ambar Teguh, 2004, Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan, Gava Media, Yogyakarta.
Tangkisan, Hessel Nogi. 2005. Manajemen Publik. Grasindo.Jakarta.
World Bank, 1992. Governance and Development , World Bank. Washington DC.
Refbacks
- There are currently no refbacks.