PERAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM DALAM KEWENANGAN EXECUTIVE PREVIEW PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH

Raffel Pradityo Prabowo, Sunny Ummu Firdaus

Abstract

This research focuses on the executive preview authority carried out by the Regional Office of the Ministry of Law and Human Rights (Kanwil Kemenkumham) in the process of forming Regional Regulations (Perda/Perkada). The objectives of this study are, firstly, to understand the implementation of the executive preview authority in Perda/Perkada. Secondly, to identify the obstacles encountered in its implementation process. The research method employed is empirical legal research, using the Sociology of Law approach and qualitative in nature. Legal materials were collected by conducting field research at the Kanwil Kemenkumham Central Java and studying literature analyzed qualitatively. The results of this study indicate that: Firstly, the implementation of the executive preview authority conducted at the Kanwil Kemenkumham Central Java goes through these stages: submission of harmonization requests, administrative examination, conceptual analysis, harmonization meeting, preparation of harmonization minutes, approval endorsement, submission of harmonization completion letters. However, this process has not been ideally executed as not all regions conduct executive previews despite the Legal Regulations stating it is mandatory, yet there are no sanctions when regions fail to follow the process. Secondly, obstacles found in the implementation of the executive preview include the lack of Human Resources in Regulation Drafting, the weakness of executive preview authority in legal regulations, and the lack of regional understanding of the administrative document requirements that should be fulfilled before submitting harmonization requests.

Keywords

Executive preview; Harmonisasi; Pengawasan Preventif

Full Text:

PDF

References

Journals:

Ahmad Muzayyin, dkk. “Kewenangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nusa Tenggara Barat dalam Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Daerah Provinsi”. Indonesia Berdaya. 2023.

M. Taufiqurahman. “Peran Perancang Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Sumatera Barat Dalam Pengawasan Produk Hukum Daerah Melalui Executive Preview”. SOUMATERA LAW. 2019.

Tulenan, Santa Pricilia Gabriel, dkk, 2021, Kewenangan Eksekutif dalam Melakukan Pratinjau Rancangan Peraturan Daerah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-Xlll/2015 dan Nomor 56/PUU-XIV/2016, Lex Administratum, Vol. IX, No. 6

Wibowo, Muhammad Aziz Sulistyo, 2018, Penguatan Executive Preview dalam Pembentukan Peraturan Daerah Sebagai Upaya Mengantisipasi Peraturan Daerah Bermasalah, Malang: FH Universitas Brawijaya

Haedar, A., Tarigan, A. 2008. Artikulasi Konsep Implementasi Kebijakan: Perspektif, Model dan Kriteria Pengukurannya. Jurnal Baca, 1, 117

Edward, G. C. 1990. Public Policy Implementing. London : Jai Press Inc.

Ripley. 1986. Policy Implementation and Bureaucracy. 2nd Ed. Chicago : The Dorsey Press.

Authored Books:

Nurbaningsih, E. 2019. Problematika Pembentukan Peraturan Daerah: Aktualisasi Wewenang Mengatur di Era Otonomi Luas. Depok: Rajawali Pers.

Rauta, U. 2016. Konstitusionalitas Pengujian Peraturan Daerah. Yogyakarta: Genta Publishing.

Soekanto S. 2006. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta : UI-Press.

Fajar, M., Achmad, Y. 2010, Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Irianto, S., Shidarta. 2013. Metode Penelitian Hukum ; Konstelasi dan Refleksi. Jakarta : Obor

Legal Documents:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 137/PUU-XIII/2015

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 137/PUU-XIII/2016

Internet:

https://news.detik.com/berita/d-3238417/mendagri-publikasikan-3-143-perda-yang-dicabut-atau-direvisi-pemerintah, diakses pada 27 Januari 2024 pukul 19.00 WIB. BPHN 2012: Pedoman Prolegda https://bphn.go.id/data/documents/pedoman_penyusunan_prolegda.pdf diakses pada 6 Maret 2024.

DOI: https://doi.org/10.20961/respublica.v8i3.88506

Refbacks

  • There are currently no refbacks.