URGENSI PENGAWASAN LAYANAN SIARAN VIDEO ON DEMAND (VOD) DI INDONESIA DAN PERBANDINGANNYA DENGAN SINGAPURA

Milladina Kamilia Yasmin, Agus Riwanto

Abstract

Penelitian ini menganalisis dan mengkaji tentang urgensi pengaturan pengawasan layanan siaran Video on Demand (VOD) di Indonesia dan perbandingannya dengan regulasi yang sudah diterapkan di Singapura. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif bersifat deskriptif analitis yang bertujuan untuk menganalisa terkait urgensi kepastian hukum terhadap layanan VOD di Indonesia dan memberikan solusi atas permasalahan tersebut. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan mengumpulkan bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan perbandingan, dan perbandingan kasus. Hasil dari penelitian ini adalah terdapat beragai permasalahan yang mendasari urgensi pengawasan siaran VOD di Indonesia yaitu ketiadaan pengaturan penyebaran dan penyensoran konten, ketiadaan pengaturan penarikan pajak, ketiadaan perlindungan konsumen, ketiadaan pengaturan mengenai Badan Usaha Tetap bagi penyedia layanan VOD, dan ketiadaan pengaturan hak cipta. Negara Singapura telah mengatur pembatasan konten dan sistem penarikan pajak bagi layanan siaran VOD dengan lebih spesifik.  Indonesia dapat mengadopsi peraturan terhadap layanan siaran VOD yang sudah diterapkan dengan sistematis di negara Singapura.

Keywords

Regulation, Broadcasting, Video on Demand (VOD)

Full Text:

PDF

References

Buku
Abdulkadir Muhammad. 2004. Hukum dan Penelitian Hukum. Bandung: Citra Aditya Bhakti
Baker, dkk. 2012. Guide to Media and Content Regulation in Asia Pacific. Baker & McKenzie.
Lindsey, Tim. 2002. Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar. PT Alumn.
Riwanto, Agus. 2019. Hukum Media Massa. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka.
Rusman, Kurniawan Deni, dkk. 2011. Pembelajaran Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi. Bandung: Rajawali Press

Jurnal
Afiftania, Lana Aulia, dkk. 2019. Diferensiasi Hukum bagi Penyedia Layanan Over The Top (Studi Perbandingan Indonesia dengan Singapura). Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya.
Confido, Angelita Patricia. 2022. Urgensi Lex Specialis Dalam Pelaksanaan Over The Top (Ott) Video Streaming di Indonesia. Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan.
Diza, Nuruzzhahrah. 2022. Perlindungan Hukum Terhadap Karya Cipta Pada Layanan Over The Top (OTT). Technology And Economic Law JournalTechnology And Economic Law Journal Vol.1 No.1. Fakultas Hukum Universitas Indonesia
Nurhalizah, Alya. Pengenaan Pajak Terhadap Netflix Sebagai Pelaku Usaha Luar Negeri Pasca Berlakunya Regulasi Terkait Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE). Jurnal Cahaya Mandalika. Universitas Mataram.
Riwanto, Agus. 2022. Construction Of Legal Culture Model For Corruption Prevention Through Social Media In Indonesia. Jurnal Hukum dan Peradilan Vol. 11, no. 3
Riwanto, Agus. 2017. Mewujudkan Hukum Berkeadilan Secara Progresif Perspektif Pancasila. Jurnal Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum Jilid 2. Hal. 137-151.

Media Internet
Felise, Laurensia. 2022. Riset : 74 Persen Masyarakat Indonesia Gunakan Layanan Video on Demand. https://hypeabis.id/read/15307/riset-74-persen-masyarakat-indonesia-gunakan-layanan-video-on-demand. Diakses 20 September 2023.
Keith Nissen Leichtman Research Group. 2021. Netflix, Amazon Prime Video, and Disney+ Dominate Major Subscription OTT Service Sign-Ups. https://www.leichtmanresearch.com/netflix-amazon-prime-video-and-disney-dominate-major-subscription-ott-service-sign-ups/. Dikses 10 Februari 2024.
Miran, Miyano. 2020. Konten Netflix Bertema LGBTQ Paling Sering Dilabeli Dewasa di Singapura. https://www.vice.com/id/article/bv8d44/konten-netflix-bertema-lgbtq-paling-sering-dilabeli-dewasa-di-singapura. Diakses 16 Maret 2024.
Tim Okezone. 2023. https://nasional.okezone.com/read/2023/09/12/337/2881652/tayangkan-pornografi-tanpa-sensor-netflix-dipolisikan-ke-polres-bekasi-kota?page=2 . Diakses 11 Februari 2024

Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.
Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan
Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyediaan Layanan Aplikasi Dan/Atau Konten Melalui Internet (Over The Top)
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.03/2019 tentang Penentuan Badan Usaha Tetap
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.48 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penunjukan Pemungut, Pemungutan, dan Penyetoran, serta Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/ atau Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean melalui Perdagangan melalui Sistem Elektronik (Pajak Digital)
Singapore Broadcasting Authority Act 1994
Broadcasting Act (Cap 28)
Telecommunications Act 1999

Refbacks

  • There are currently no refbacks.