PERAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR DALAM PENGELOLAAN ASET GUNA MENINGKATKAN SISTEM PELAYANAN PUBLIK
Yashinta Rizqiputri, Isharyanto ,
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran Pemerintah Kabupaten Karanganyar dalam pengelolaan aset guna meningkatkan sistem pelayanan publik dan hambatan yang dihadapi beserta solusinya. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris atau non-doktrinal dengan menggunakan sifat penelitian deskriptif. Jenis data yang digunakan adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Pengumpulan data primer dilakukan dengan mengumpulakn data secara langsung di Wilayah Pemerintahan Daerah Kabupaten Karanganyar. Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini antara lain meliputi buku-buku teks, artikel ilmiah, jurnal hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Teknik pengumpulan data dengan melakukan wawancara dan studi kepustakaan. Penelitian ini terfokus pada peran Pemerintah Daerah dalam upaya meningkatkan sistem pelayanan publik melalui optimalisasi pengelolaan aset. Keberhasilan pengelolaan aset dapat membuka peluang untuk meningkatkan transparansi serta meningkatkan kualitas layanan publik. Hasil dari penelitian ini bahwa peran Pemerintah Kabupaten Karanganyar dalam pengelolaan aset guna meningkatkan sistem pelayanan publik sudah berjalan dengan baik. Peran yang telah dijalankan yakni, perencanaan strategis, transparansi dan akuntabilitas, pengembangan aset, pemeliharan dan pemanfaatan aset, menyusun kebijakan aset, serta kolaborasi dan konsultasi. Hambatan yang dihadapi yakni Pertama, seoramg Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak memiliki keahlian khusus sebagai interpreneur. Kedua, calon penyewa tidak mudah untuk mendapatkan informasi terkait dengan tanah yang akan di sewakan. Ketiga, tim pengelola masih terhambat dalam mengetahui status tanah.
Keywords
Asset Management; Public Services; Karanganyar Regency
References
DAFTAR PUSTAKA Journals: Azan, A. R., Hanif, A., & Fitr, A. T. 2021. MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE MELALUI PELAYANAN PUBLIK. Jurnal DIALEKTIKA: Jurnal Ilmu Sosial, 19(1), 39-46. https://jurnaldialektika.com/index.php/piani/article/view/62 Maulidiah, S. (2017). Optimalisasi Pengelolaan Aset sebagai wujud reformasi birokrasi di daerah. WEDANA: Jurnal Kajian Pemerintahan, Politik Dan Birokrasi, 3(1), 233-242. Setiabudhi, D. O. (2019). Pengelolaan Aset Pemerintah Daerah Dalam Perspektif Good Governance. The Studies of Social Sciences, 1(1), 7-21. https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/ssj/article/view/25014 Soesanto, B. (2018). "Pengelolaan Aset dan Peningkatan Kinerja Pemerintah Daerah." Jurnal Administrasi Negara, 45(2), 150-160. Authored Books: Irianto, S., dan Shidarta. 2013. Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan. Jakarta: Yayasan Obor. Isharyanto dan Dila Eka Juli Prasetya. 2016. Hukum Pemerintah Desa: Perspektif, Konseptualisasi dan Konteks Yuridis. Yogyakarta: CV. Absolute Media. Mahmudi. 2010. Manajemen Keuangan Daerah. Jakarta : Erlangga. Yusuf, M. 2010. Langkah Pengelolaan Aset Daerah Menuju Pengelolaan Keuangan Daerah Terbaik. Jakarta: Salemba Empat. Legal Documents Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2004 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah
