Analisis Sifat Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu terhadap Perwujudan Good Governance Ditinjau dari Perspektif Profesionalisme Birokrasi dan Pelayanan Publik

Maura Ovi Yudha Christilla, Isharyanto Isharyanto

Abstract

ABSTRACT
This thesis aims to analyze the correlation of Honorary Board of Organizer (DKPP) of elections’s verdict, which is final and binding with good governance embodiment by professionalism’s perspective of bureaucracy and public service and identify implication of DKPP’s verdict toward good governance embodiment. The type of this research is normative legal research which has descriptive method. Based on author’s research results show that the DKPP’s verdict is point out the correlation with good governance implementation by the concept of good governance include of principles and purpose of good governance and institute professionalism concept include of professionalism characteristics of institute. Implication of DKPP’s verdict defined that there are actualization for the purpose and principle of general election, manifesting of good governance objective, and fulfillment of bureaucracy and public service indicators that give priority to public service principles.
Keywords: the verdict of DKPP; institute professionalism; bureaucracy and public service; good governance.

Keywords

the verdict of DKPP; institute professionalism; bureaucracy and public service; good governance.

Full Text:

PDF

References

Buku

Abdul Halim, 2014. Manajemen Keuangan Sektor Publik Problematika Penerimaan dan Pengeluaran Pemerintah, Jakarta : Selemba Empat.

Agus Dwiyanto. 2006. Mewujudkan Good Governance melalui Pelayanan Publik, Yogyakarta : Gadjahmada University Press.

Agung Kurniawan. 2005. Transformasi Pelayanan Publik, Yogyakarta : Pembaruan.

Cholisin, 2007. Pengantar Ilmu Politik (Introduction to Political Science), Jakarta: PT. Raja Grafindo.

International IDEA, 2006. Electoral Management Design: The International IDEA Handbook. Stockholm : International Institute for Democracy and Electoral Assistance.

Jimly Asshidiqie, 2013. MenegakkanEtikaPenyelenggaraPemilu, Jakarta : Raja Grafindo.

Moeljarto Tjokrowinoto. 2001. Birokrasi Dalam Polemik, Yogyakarta : Pustaka Pelajar & Pusat Studi Kewilayahan.

Publikasi Ilmiah

Abdullah Karim, Dede Damaiyanto, 2015. “Profesionalisme Aparatur Dalam Upaya Meningkatkan Pelayanan Publik Di Kantor Kelurahan Simpang Raya Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat”, Jurnal Admini- strative Reform, Volume 3 Nomor 1.

Abd Rahim H Jangi, 2017. “Kedudukan Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Dalam Negara Demokrasi Berdasarkan Hukum”, Tesis, Universitas Islam Indonesia.

Rahman Yasin, 2019. “Etika Politik Dalam Pemilu: Peran DKPP Dalam Mewujudkan Pemilu Berintegritas”, Jurnal Etika dan Pemilu DKPP, Volume 5 Nomor 1.

Ridho Harta, Bambang Agus Diana, 2017. “Etos Kerja Profesionalisme Dalam Penyelenggaraan Birokrasi Pemerintahan”, Jurnal Manajemen Pelayanan Publik Universitas Padjajaran, Volume 1 Nomor 1.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Peraturan DKPP Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Penyelenggara Pemilu.

Peraturan DKPP Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum.

Internet

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, 2020. “DKPP Berhentikan Anggota KPU RI Evi Novida Ginting Manik”, https://dkpp.go.id/dkpp- berhentikan- anggota-kpu-ri-evi-novida-ginting-manik/ (diakses pada tanggal 1 Maret 2021 pukul 17.05 WIB)

DOI: https://doi.org/10.20961/respublica.v5i3.58463

Refbacks

  • There are currently no refbacks.