PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TERKAIT FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN DALAM PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM KALURAHAN SECARA PARTISIPATIF DI KALURAHAN TEGALTIRTO KEPANEWON BERBAH KABUPATEN SLEMAN
Abstract
Keywords
Full Text:
PDFReferences
BUKU
Hanif Nurcholis. 2011. Pertumbuhan dan penyelenggaraan pemerintahan desa. Jakarta: Erlangga.
HAW Wijaya. 2005. Penyelenggaraan Otonomi Di Indonesia. Jakarta: Raja Grafindo.
I Gde Pantja A. 2009. Problematika Hukum Otonomi Daerah di Indonesia. Bandung: Alumni.
Jimly Asshiddiqie. 2016. Pengantar ilmu hukum tata negara. Jakarta: Rajawali Pers..
Ni’Matul Huda. 2015. Hukum Pemerintahan Desa. Malang: Setara Press Kelompok Intrans Publishing.
Soerjono Soekanto. 2014. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta : UI Press.
JURNAL, PUBLIKASI ILMIAH DAN TESIS
Bambang Supriyanto, Harun, Aidul Fitriciada Azhari. 2020. “Village Financial And Asset Management Based On Village Autonomy Principles Towards Self Village (Case Study In Central Java Province, Indonesia)”. International Journal of Advanced Science and Technology, 29(3s), 1264 – 1271. Colorado: Colorado Technical University, USA.
Didik Sukriono dan Desinta Dewi Rapita. (2018). “Pelatihan Pembuatan Produk Hukum Desa Di Pemerintahan Desa Kecamatan Sumberpucung Kabupaten Malang”. Jurnal Praksis dan Dedikasi Sosial (JPDS), 10-20. Malang: Universitas Negeri Malang.
Erga Yuhandra. 2018. “Kewenangan BPD (Badan Permusyawaratan Desa) Dalam Menjalankan Fungsi Legislasi (Sebuah Telaah Sosiologis Proses Pembentukan Perdes Di Desa Karamatwangi Kec. Garawangi Kab. Kuningan)”. UNIFIKASI: Jurnal Ilmu Hukum, 3(2), 61-76. Kuningan: Fakultas Hukum Universitas Kuningan.
Galih Karyadijaya. (2013). “Kinerja Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyusunan Peraturan Desa (Studi Pada Desa Macanan Kecamatan Jogorogo Kabupaten Ngawi)”. Jurnal Administrasi Publik, 1(2), 197-205. Malang: Universitas Brawijaya.
Lia Kartika Putri (2018). “Kewenangan Desa dan Penetapan Peraturan Desa”. Jurnal Legislasi Indonesia, 13(2), 161-175. Jakarta: Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan.
M. Rendy Aridhayandi. (2018). “Peran Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Pemerintahan Yang Baik (Good Governance) Dibidang Pembinaan Dan Pengawasan Indikasi Geografis”. Jurnal Hukum & Pembangunan, 48(4), 883-902. Jakarta: Universitas Indonesia.
Mawardi De La Cruz. 2016. Implementasi Tugas Dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD). AKMEN Jurnal Ilmiah, 13(3). Makassar: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nobel Indonesia.
Philippe C. Schmitter dan Terry Lynn Karl. 1991. What democracy is... and is not. Journal of democracy, 2(3). Baltimore[US]: The Johns Hopkins University Press.
Setiawati. 2018. “Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyusunan dan Penetapan Peraturan Desa”. Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan, 5(1), 61-84. Pamulang: Universitas Pamulang.
Utang Rosidin. 2019. “Partisipasi Masyarakat Desa Dalam Proses Pembentukan Peraturan Desa Yang Aspiratif”. Jurnal Bina Mulia Hukum, 4(1), 168-184. Bandung: Fakultas Hukum Universitas Padjajaran.
Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Desa;
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2014 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 3 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa.
Peraturan Bupati Kabupaten Sleman Nomor 22.1 Tahun 2019 tentang Biaya Operasional dan Besaran Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa.
Refbacks
- There are currently no refbacks.