ANALISIS UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2020 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA TERKAIT AMBANG BATAS PENCALONAN KEPALA DAERAH UNTUK MEWUJUDKAN DEMOKRASI LOKAL YANG BERKUALITAS

Firda Rizqika, Sunny Ummul Firdaus

Abstract

This study aims to analyze the threshold setting for Regional Head candidates in Law Number 6 of 2020, know the implications and analyze the threshold for realizing quality local democracy in order to obtain ideal threshold constructions in order to achieve quality local democracy. The type of research used is normative and applied prescriptive in nature. The results of this study indicate that the threshold for candidates for Regional Head in Law Number 6 of 2020 from the path of political parties or coalition of political parties has increased quite high, which implies weak guarantees of constitutional rights for citizens, limited alternative candidates, fragile coalitions, and governments that do not check and balance. Based on the value of democracy according to A.Dahl, the threshold has actually reduced the quality of democracy in terms of competition, participation and the fulfillment of political rights so it is important to remove the threshold for political parties.

 

 

Keywords

Threshold, Political Parties, Regional Head Elections, Quality of Local Democracy

Full Text:

PDF

References

Buku

Bawaslu. 2018. Fenomena Calon Tunggal. Jakarta: Bawasli RI.

Ishaq. 2008. Dasar-Dasar Ilmu Hukum. Jakarta: Sinar Grafika.

John Rawls. 2011. A Theory of Justice, Teori Keadilan, Dasar-dasar Filsafat Politik untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara. Yogyakarta:Pustaka Pelajar

LSI. 2007. Pilkada dan Penguasaan Parpol. Kajian Bulanan Juli.

Robert A. Dahl, R. A. 1982. Dilema Demokrasi Pluralis. Jakarta: Rajawali.

_______. 2001. Perihal Demokrasi. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Jurnal

Lili Romli. 2018. Jurnal Penelitian Politik Volume 15 Nomor 2 .Demokrasi Lokal di Indonesia. Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review 1.

Mardian Wibowo. 2016. Problem Penemuan Kebenaran dalam Putusan Mahkamah Konstitusi. Jurnal Konstitusi Volume 13 Nomor 1 Maret 2016 Perludem. 2016. Kodifikasi undang-undang pemilu pembaruan hukum pemilu menuju pemilu serentak nasional dan pemilu serentak daerah . jurnal Pemilu dan Demokrasi edisi 9

Moraski, B. a. 2015. The Effect of Legal Thresholds on the Revival of Former Parties in East-Central Europe, The Journal of Politics, Volume 61,Number 1 . Cambridge University.

Nopyandri. 2013. Pemilihan Kepala Daerah Yang Demokratis Dalam Perspektif UUD 1945. Jurnal Ilmu Hukum Vol 2 Nomor 2.

Ridho Imawan Hanafi. 2014. Pemilihan Langsung Kepala Daerah Di Indonesia: Beberapa Catatan Kritis Untuk Partai Politik.

Robertd. 2001. Divided government in comparative prespective. Oxford University Press

Sri Nuryanti. 2015. Intervensi Penyelenggaraan Pemilukada: Regulasi, Sumberdaya dan Eksekus. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Volume 19, Nomor 2ISSN 1410-4946.

Sunny UmmulFirdaus, 2019. Problematika Hilangnya Hak Pilih Warga Negara Yang Ditimbulkan Pasal 348 Ayat (9) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Dalam Menghadapi Pelaksanaan Pemilihan Umum Serentak 2019.Res Publica Vol. 3 No. 3 Sept.-Des.2019

Suyatno. 2016. Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dan Tantangan Demokrasi. Jurnal Indonesian Politican Science Review Volume 1.

PeraturanPerundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan KetigaAtasUndang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota menjadi Undang-Undang (sudah tidak berlaku)

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (sudah tidak berlaku)

Peraturan KPU Nomor 9 tahun 2015 tentang Pencalonan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XIII/2015

Putusan Mahkamah KonstitusiNomor 51/PUU-XVII/2019

Internet

Muhammad Irham. 2016. Makna Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) menurut Pasal 18 Ayat (4) UUD 1945. https://fhukum.unpatti.ac.id/makna-pemilihan-kepala-daerah-pilkada-menurut Pasal-18-ayat-4-uud-1945/ diakses pada 1 Desember 2021

Mahkamah Konstitusi. 2019. Menyoal Aturan Ambang Batas Hambat Pencalonan Kepala Daerah https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=15836(diakses pada 13 Januari 2021 Pukul 21.13)

DOI: https://doi.org/10.20961/respublica.v7i1.50702

Refbacks

  • There are currently no refbacks.