EVALUASI PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA TERKAIT DENGAN PENINGKATAN DAYA SAING DAERAH
Abstract
Keywords
Full Text:
PDFReferences
BUKU
Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum Edisi Revisi. Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2014.
Rozali, Abdullah. Pelaksanaan Otonomi Luas & Isu Federealisme sebagai Suatu Alternativ. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
Soehino. Ilmu Negara. Yogyakarta: Liberty, 2007.
Soekanto, Soejono. Penelitian Hukum Normatif. Jakarta: PT. Raja Graffindo Persada, 2010.
Sumiarni, Endang. Metodologi Penelitian Hukum dan Statistik. Yogyakarta, 2013.
Sunarno, Siswanto. Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
Tutik, Pokok-pokok hukum tata negara Indonesia pasca amandemen UUD 1945, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta, 2008.
Xanthaki, ‘On Transferability of Legislative Solution: The Functionality Test’ in Constantin Stefanou and Helen Xanthaki (eds), Drafting Legislation; A Modern Approach (Ashgate 2008).
Yasir, Hukum Perundang-Undangan, Cetakan Pertama, Lembaga Penelitian Universitas Lampung, 2008
Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan;
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Daerah;
Instruksi Mendagri Nomor: 582/476/SJ tentang Pencabutan/Perubahan Peraturan Kepala Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan Keputusan yang Menghambat Birokrasi dan Perizinan Investasi;
Peraturan daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang Izin Gangguan;
Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan; Peraturan daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang Izin Gangguan;
Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rumah Susun;
Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administasi Kependudukan;
Jurnal
Bappenas, ALTERNATIF MODEL ANALISIS PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN, Jurnal RechtVinding Vol.3, Jakarta, 2012.
C E Lindblom, The Policy Making Process (Englewood Cliffs, NJ, Prentice-Hall 1968), 13. as cited in Jyrki Tala, ‘Better Regulation Through Programs and Quality Standards - Are new perspectives needed?’ Legisprudence, Vol IV, No. 2.
Tala, ‘Better Regulation Through Programs and Quality Standards - Are new perspectives needed?’ Legisprudence, Vol IV, No. 2.
Artikel ilmiah
Asshiddiqie, Penempatan Pancasila sebagai Staatsfundamentalnorm pertama kali disampaikan oleh Notonegoro dalam bukunya “Pembukaan UUD 1945 (Pokok Kaidah Fundamental Negara Indonesia) dalam Seminar Pancasila Dasar Falsafah Negara;
N.A. Florijn, ‘Quality of Legislation: A Law and Development Project’ in J. Arnscheidt, B. Van Rooij and J.M. Otto (eds) Law Making for Development: Exploration into the Theory and Practice of International Legislative Projects (LUP 2008);
Svein Eng, ‘Legislative Inflations and the Quality of Legislation’ in Luc Wintgens (ed) Legisprudence: A New Theoretical Approach to Legislation (Hart Publishing 2002).
Internet
Nawacita, jogja.tribunnews.com/…-jokowi...forum-rektor-di-uny diakses pada 20 September 2016;
Perda Bermasalah, nasional.kontan.co.id/…143-perda-bermasalah-dicabut diakses pada 20 September 2016;
Jaringan Data Informasi Hukum (JDIH) Pemerintah Kota Surakarta
(Footnotes)
Dosen Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret
Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret
Refbacks
- There are currently no refbacks.