MENGURAI PERMASALAHAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA
Abstract
Keywords
Full Text:
PDFReferences
Agus Riwanto. 2017. “Mewujukan Hukum Berkeadilan Secara Progresif Perspektif Pancasila”. Jurnal Al-Ahkam. Volume 2. Nomor 2.
Daryanto, dkk. 2013. Pengantar Ilmu Manajemen dan Komunikasi. Jakarta: Prestasi Pustaka.
Diani Sadiawati. 2015. Strategi Nasional Reformasi Regulasi. Jakarta: Kementrian Perencanaan dan Pembangunan Nasional.
Direktori Peraturan Perundang-Undangan, 2019. http://peraturan.go.id/, diakses tanggal 28 Februari 2020.
Direktori Putusan Mahkamah Agung. https://putusan3.mahkamahagung.go.id/, diakses tanggal 28 Februari 2020.
Eka Sihombing, 2014, “Mendorong Pembentukan Peraturan Daerah tentang Bantuan Hukum di Provinsi Sumatera Utara”, Jurnal Rechtsvinding, Volume 2 No. 1.
Facebook, https://fr-fr.facebook.com/Jokowi/posts/773205216201663, diakses pada 26 Februari 2020.
H.O. Nielsen, Frederiksen, H. Saarikoshi, A. Rytkonen, & Pedersen. 2013. How Different Institutional Arangement Promote Integrated River Basin Management. Land Use Policy. Volume 30. Issue 1.
Jalaludin. 2011. “Hakikat dan Fungsi Peraturan Perundang-Undangan Sebagai Batu Uji Kritis Terhadap Gagasan Pembentukan Perda yang Baik”. Jurnal Aktualita. Volume 6. Nomor 3.
Jimly Asshiddiqie. 2010. Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia. Jakarta:
Sinar Grafika.
Jimly Asshiddiqie. 2011. Perihal Undang-Undang. Jakarta: Rajawali Pres.
Kemendagri.go.id,https://www.kemendagri.go.id/berita/baca/12889/kemendagri-segera-buka-detail-3143-pembatalan-perda, diakses pada 02 Januari 2020.
Koen J. Muylle, 2003, ’”Improving the Effectiveness of Parliamentary Legislative Procedures”, Satute Law Rev Volume 3.
Komnas Perempuan. 2019. “Laporan Independen Lembaga Nasional Hak Asasi Manusia”. Laporan Disampaikan kepada Commission on the Status of Women, Pada 27 September 2019.
Mahkamah Konstitusi. https://mkri.id/, diakses tanggal 28 Februari 2020.
Nomonsen Sinamo. 2016. Ilmu Perundang-Undangan. Jakarta: Jala Permata Aksara.
Richard Susskin. 2010. “Legal Information: a Personal Appraisal of Context and Progress”. European Journal of Law and Technology. Volume 1. Nomor 1.
SETARA Institute, https://setara-institute.org/dampak-produk-hukum-daerah- diskriminatif-terhadap-akses-pelayanan-publik/, diakses pada 28 Februari 2020.
Setio Sapto Nugroho, 2009, “Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan”, Dokumentasi dan Informasi Hukum, Bagian Hukum, Biro Hukum dan Humas Biro Peraturan Perundang-Undangan, Jakarta.
Soerjono Soekanto. 2010. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: Universitas
Indonesia Press.
Zainal Arifin Mochtar. 2019. Perihal Menata Regulasi. Prosiding Forum Akademik Kebijakan Reformasi Regulasi. Yogyakarta, 3 Oktober 2019.
Refbacks
- There are currently no refbacks.