PROBLEMATIKA HILANGNYA HAK PILIH WARGA NEGARA YANG DITIMBULKAN PASAL 348 AYAT (9) UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILU DALAM MENGHADAPI PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM SERENTAK 2019

Ignasius Abdi Kusuma K., Sunny Ummul Firdaus

Abstract

Writing this law is about the Problems of Loss of Citizens’ Voting Rights caused by Article 348 Paragraph (9) Act No. 7 Year 2017 concerning General Elections in the implementation of the 2019 Concurrent Election. The type of research that the author uses in compiling this legal research is normative legal research which is prescriptive and applicable. The aprroach that used is the statute approach. The sources of legal material used are primary legal material and secondary legal material. The legal material analysis technique used by the author is a law with a deduction method. Based on the results, the author assumed that Article 348 Paragraph (9) which require electronic KTP as an absolute requirement for voters to deliver their right to vote have caused problems for voters who do not have electronic ID cards. There is a Decision of the Constitutional Court No.20/PUU-XVII/2019 which states that the use of a certificate can be used as an alternative document to replace electronic KTP for those who do not have an electronic ID card.

Keywords

Voting Right; Citizens; General Election

Full Text:

PDF

References

Buku

Jenedjri M. Gaffar. 2013. Hukum Pemilu Dalam Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi. Jakarta : Konstitusi Press.

Peter Mahmud Marzuki. 2014. Penelitian Hukum. Jakarta :Kencana Pranada Media Grup

Prof. H. Rozali Abdulah, S.H. 2009. Mewujudkan Pemilu Yang Lebih Berkualitas. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang No.24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

Undang-Undang No.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Undang-Undang No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Convenant On Civil And Political Rights

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 20/PUU-XVII/2019

Jurnal

Khairul Fahmi. 2017. Pergeseran Pembatasan Hak Pilih Dalam Regulasi Pemilu Dan Pilkada, Jurnal Konstitusi Volume 14, Nomor 4, Desember 2017

Sarbaini. 2014. Demokratisasi Dan Kebebasan Memilih Warga Negara Dalam

Pemilihan Umum, Inovatif Jurnal Ilmu Hukum Volume 7 No.3, Maret 2015

Mufti Khakim. 2017. Penegakan Hukum Dan Implementasi Pasal 27 Ayat (I) Undang- Undang Dasar 1945 Tentang Persamaan Kedudukan Di Hadapan Hukum, Prosiding Konfrensi Nasional Kewarganegaraan III, 11 November 2017

Makalah

Deasy Ramadiyan Sari. 2006. Keamanan SIN (Single Identification Number) Sebagai Basis Data Terintegrasi. Program Studi Teknik Informatika Sekolah teknik Elektro dan Informatika Institut Teknologi Bandung.

Situs Internet

FHR, CNN Indonesia. 2018. “7 Juta Warga Berpotensi Tak Bisa Gunakan Hak Pilih”. https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180915023144-32-330400/7-juta- warga-berpotensi-tak-bisa-gunakan-hak-pilih

Ibnu Hariyanto. 2018. KPK : Kasus Korupsi e-KTP Mungkin Belum Selesai sampai Tahun Depan. https://news.detik.com/berita/d-4331787/kpk-kasus-korupsi-e- KTP-mungkin-belum-selesai-sampai-tahun-depan

Devina Halim. 2018. “Kaleidoskop 2018 : Polemik E-KTP yang Masih Berlanjut”. https://nasional.kompas.com/read/2018/12/19/09501021/kaleidoskop-2018-polemik-e-ktp-yang-masih-berlanjut?page=all,

DOI: https://doi.org/10.20961/respublica.v3i3.45651

Refbacks

  • There are currently no refbacks.