KEWENANGAN DESA DALAM PENGELOLAAN PARIWISATA UNTUK MENDUKUNG PENINGKATAN PENDAPATAN DESA PASEBAN, KECAMATAN BAYAT, KABUPATEN KLATEN
Abstract
This study examines village authority in tourism management to support income improvement of Paseban Village, Bayat Sub-district, Klaten District. Besides, it is also to examine what is the obstacle of Paseban Village in managing tourism to support village income.
The type of research used in this study is empirical legal research. Empirical or sociological law research is legal research by obtaining data through primary data or data obtained directly from the source. The research used descriptive qualitative approach. The author examines the authority of the village in the management of tourism to support income improvement Paseban Village, Bayat District, Klaten District and what obstacles that arise related to tourism management in Paseban Village and then find a solution to overcome these obstacles.
Based on the results of the study and discussion, it will be concluded the authority of Paseban Village Government in managing tourism in order to improve the opinion of the village and what obstacles faced by Paseban Village Government in managing the tourism. The management of village original revenues is regulated in Articles 76 to 77 of Law No. 6 of 2014 on Villages, the lack of community involvement and the quality of the community in supporting the development of tourism in Paseban Village is a major problem in carrying out activities to increase the village’s original income.
Keywords
Full Text:
PDFReferences
Buku
Bahder Johan Nasution. 2001. Metode Penelitian Ilmu Hukum. Bandung : CV Mandar Maju.
Doli D Siregar. 2004. Managemen Aset. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
Hanif Nurcholis. 2007. Teori Dan Praktik Pemerintahan Dan Otonomi Daerah.
Jakarta : Grasindo.
Hari Sabarno. 2008. Memandu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa. Jakarta : Sinar Grafika.
HAW. Widjaja. 2003. Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat, Dan Utuh. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
___. 2008. Penyelenggaraan Otonomi Di Indonesia. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
Isharyanto dan Diah Eka Juli Prasetya. 2016. Hukum Pemerintahan Desa Perspektif, Konseptualisasi Dan Konteks Yuridis. Yogyakarta : CV. Absolute Media.
Muhammad Fauzan. 2006. Hubungan Keuangan Antara Pusat Dengan Daerah. Yogyakarta: UII Press.
Ni’matul Huda. 2014. Perkembangan Hukum Tata Negara “Perdebatan Dan Gagasan Penyempurnaan”. Yogyakarta : FH UII Press.
___. 2015. Hukum Pemerintahan Desa Dalam Konstitusi Indonesia Sejak
Kemerdekaan Hingga Era Reformasi. Malang : Setara Press.
Soerjono Soekamto. 2014. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta : UI-Pres.
Solichin Abdul Wahab. 2004. Analisis Kebijaksanaan Dari Formulasi Keimplementasi Kebijakan Negara. Jakarta : Bumi Aksara.
Tim Visi Yustisia. 2016. Pedoman Resmi Petunjuk Pelaksanaan Dana Desa. Jakarta: Visimedia.
Titik Triwulan Tutik. 2010. Pengantar Hukum Tata Usaha Negara Indonesia. Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher.
Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
Undang-Undang Peraturan Mentri Dalam Negeri No 1 Tahun 2016 tentang
Pengelolahan Aset Desa.
Peraturan Pemerintah No 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 6 Tahun 2014.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan.
Artikel Ilmiah:
I Made Bram. 2006. “Studi Tentang Kebijakan Pariwisata, Pengembangan Pariwisata Kota Kediri, Provinsi Jawa Timur”. Tesis. Program Pasca Sarjana Universitas Udayana, Denpasar.
Ibnu Sam Widodo. 2016. “Badan Usaha Milik Desa Sebagai Salah Satu Alternatif Sumber Pendapatan Desa Berdasarkan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa”. Jurnal Panorama Hukum. Vol.1 No.1.
Refbacks
- There are currently no refbacks.
