Faktor prioritas dalam pola penanganan permukiman kumuh di bantaran sungai (Studi kasus: Kali Pepe, Kota Surakarta)

Nisrina Dhiya Rosyada, Ana Hardiana, Paramita Rahayu

Abstract

Keterbatasan lahan di Kota Surakarta menjadi penyebab banyaknya permukiman kumuh akhirnya didirikan di bantaran sungai. Penanganan terhadap permukiman kumuh terus dilakukan oleh Pemerintah Kota Surakarta, salah satunya bantaran Kali Pepe yang melintas di tengah kota. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prioritas faktor dalam penentuan pola penanganan permukiman kumuh di bantaran Kali Pepe Kota Surakarta. Penanganan permukiman kumuh di bantaran Kali Pepe dilakukan dengan pola pemugaran, peremajaan, dan permukiman kembali. Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan deduktif. Instrumen survey yang digunakan berupa kuesioner kepada stakeholder terkait penanganan permukiman kumuh bantaran Kali Pepe. Ada delapan faktor dalam pola penanganan permukiman kumuh di bantaran Kali Pepe Kota Surakarta yaitu status legalitas lahan, tingkat kekumuhan, SK Walikota tentang lokasi kumuh, ketersediaan anggaran, luasan kumuh yang ditangani, ketersediaan lahan, peran masyarakat, dan struktur kelembagaan. Teknik analisis yang digunakan untuk mengetahui prioritas dari faktor-faktor tersebut adalah analisis AHP. Berdasarkan hasil analisis AHP, menunjukkan prioritas faktor yang berbeda di masing-masing pola penanganan. Prioritas pada pola pemugaran adalah faktor luasan kumuh yang ditangani, sedangkan prioritas pada pola peremajaan adalah faktor SK Walikota tentang lokasi kumuh, serta prioritas pada pola permukiman kembali adalah faktor status legalitas lahan.

Keywords

prioritas faktor; pola penanganan; permukiman kumuh; bantaran Kali Pepe.

Full Text:

PDF

References

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman Diakses dari https://www.bphn.go.id/data/documents/11uu001.pdf2

Sadana A S 2014 Perencanaan Kawasan Permukiman (Yogyakarta: Graha Ilmu)

Prayitno B 2016 Skema Inovatif Penanganan Permukiman Kumuh (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press)

Surat Keputusan Walikota Surakarta Nomor 413.21/38.3/1/2016 tentang Penetapan Lokasi Kawasan Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh di Kota Surakarta

Setiadi A 2014 Tipologi dan Pola Penanganan Permukiman Kumuh di Kota Bontang (Semarang: Tata Loka, Biro Penerbit Planologi UNDIP)

Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 2015 Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh Panduan Penyelenggaraan Infrastruktur Permukiman 1 Diakses dari http://ciptakarya.pu.go.id/dok/ebook/konsinyasi/Volume%201.%20Penanganan%20Kawasan%20Permukiman%20Kumuh.pdf

Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Diakses dari https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/18580

Mardalis 2014 Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal (Jakarta: Bumi Aksara)

Dokumen Rencana Kawasan Permukiman Kumuh Perkotaan (RKP-KP) Kota Surakarta Tahun 2016 Diakses dari https://www.slideshare.net/bogesi/paparan-akhir-rkpkp-kota-surakarta-2015-dalam-penanganan-kumuh

Dinas Lingkuhan Hidup Kota Surakarta 2018 Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Diakses dari https://dlh.surakarta.go.id/web/file/20191223100314.pdf

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 02/PRT/M/2016 tentang Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Diakses dari https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/104644/permen-pupr-no-02prtm2016-tahun-2016#:~:text=Permen%20PUPR%20No.%2002%2FPRT,Permukiman%20Kumuh%20%5BJDIH%20BPK%20RI%5D&text=BN.%202016%2FNO.172,go.id%3A%2036%20hlm

Anonim 2017 Komunikasi Personal

Rencana Strategis (Renstra) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tahun 2016-2021 https://dinasperdagangan.surakarta.go.id/wp-content/uploads/2019/07/RENSTRA-2016-2021.pdf

Refbacks

  • There are currently no refbacks.