Menelisik Prinsip Anti - SLAPP dalam Perlindungan Hukum Kasus Pulau Rempang

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan prinsip Anti-SLAPP (Strategic Lawsuit Against Public Participation) sebagaimana diatur dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), khususnya dalam konteks masyarakat hukum adat Kampung Tua Pulau Rempang. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kasus, perundang-undangan, dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Pasal 66 UUPPLH memberikan dasar hukum bagi perlindungan terhadap masyarakat yang memperjuangkan lingkungan hidup, aturan tersebut belum cukup spesifik untuk memastikan penerapannya yang efektif. Selain itu, lemahnya kesadaran hukum aparat dan multitafsir regulasi menyebabkan masyarakat adat tetap rentan terhadap tindakan hukum yang represif. Studi ini merekomendasikan penguatan regulasi Anti-SLAPP melalui kebijakan yang lebih rinci dan tegas, serta peningkatan pemahaman dan implementasi hukum oleh para penegak hukum. Dengan demikian, partisipasi masyarakat dalam pelestarian lingkungan dapat terlindungi dan didorong secara optimal.