PERAN LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT (LSM) DALAM PEMBERANTASAN KORUPSI

Abstract

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, dan hambatan apa saja yang menjadi kendala bagi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pengambilan data melalui observasi dan wawancara. Teknik analisis adalah kualitatif, yaitu data yang diperoleh disusun secara sistematis dan dianalisis secara kualitatif dengan menguraikan data dalam bentuk penulisan skripsi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) sudah diatur dalam beberapa Undang-Undang. Selanjutnya menurut prespektif kriminologis peran Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) terkait dengan teori pilihan rasional dan teori detensi atau teori relatif dimana masyarakat dapat melakukan pencegahan khususnya terhadap niat jahat serta membatasi ruang gerak pelaku tindak pidana korupsi. Selain itu hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat beberapa hambatan yang dialami Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam pemberantasan tindak pidana korupsi yaitu berupa hambatan internal dan hambatan eksternal.

Kata kunci: peran, Lembaga Swadaya Masyarakat, pemberantasan, korupsi

 ABSTRACT

 This study aims to determine the role of Non Governmental Organizations (NGO’s) in eradicating corruption, as well as any obstacles that become obstacles for Non-Governmental Organizations (NGO’s) in eradicating corrupt acts. This type of research is a descriptive empirical legal research with qualitative approach. Data collection through observation and interview. The technique of analysis is qualitative, that is the data obtained is arranged systematically and analyzed qualitatively by describing the data in the form of thesis writing. The results of this study indicate that the role of Non-Governmental Organizations (NGO’s) has been regulated in several laws. Furthermore, according to the criminological perspective, the role of non-governmental organizations (NGO’s) is related to rational choice theory and detention theory or relative theory where society can do prevention especially against malicious intention and also limiting the space for perpetrators of corruption. In addition, the results of this study indicate that there are some barriers experienced by Non-Governmental Organizations (NGO’s) in eradicating corruption in the form of internal barriers and external obstacles.

Keywords: actor, Non-Governmental Organizations, eradication, corruption