PERBANDINGAN PERLINDUNGAN KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA INDONESIA DAN MALAYSIA

Abstract

Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persamaan dan perbedaan serta kelebihan dan kekurangan dalam perlindungan korban kekerasan rumah tangga menurut UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga di Indonesia dengan Domestic Violence Act 1994 [Act 521] di Malaysia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau doktrinal bersifat preskriptif, analisis jenis data yang digunakan adalah data sekunder, sumber data adalah sumber data sekunder yang masih relevan dengan permasalahan bahan hukum primer (Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Domestic Violence Act 1994 [Act 521] tentang Keganasan Rumah Tangga), bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa di Indonesia belum mengatur sanksi pidana bagi pelaku yang melanggar prosedur perlindungan dan perintah perlindungan. Indonesia maupun Malaysia terdapat pengaturan perlindungan sementara dan juga perintah perlindungan. Hanya saja terdapat perbedaan subyek korban kekerasan dalam rumah tangga selain suami, istri dan anak. Malaysia tidak mengatur perlindungan korban kekerasan rumah tangga bagi pekerja rumah tangga. Untuk mengurangi kekerasan rumah tangga dan melindungi korban, aparat penegak hukum harus bisa mempertimbangkan ancaman  sanksi bagi pelaku baik itu sanksi pidana pelanggaran kekerasan rumah tangga maupun pelanggaran perintah perlindungan.
Kata Kunci : perbandingan hukum, perlindungan korban, kekerasan dalam rumah tangga

Abstract
This study aims to determine the similarities and differences also advantages and disadvantages in  the victims protection of domestic violence according to Abolition of Domestic Violence Act 23 of 2004 Indonesia with the Domestic Violence Act 1994 [Act 521] in Malaysia. This research is normative legal research which is prescriptive, in nature the data used in this research is secondary data, which still relevant with problem of primary legal material (Abolition of Domestic Violence Act 23 of 2004 Indonesia, Domestic Violence Act 1994 [Act 521]), secondary legal materials and tertiary legal materials. The results of this research is concluded that in Indonesia has not set the criminal sanctions for the suspect who violate the protection procedures and protection orders. Indonesia and Malaysia have temporary protection arrangements as well as protection orders. It’s just that there are differences in the subjects of violence in households other than husband, wife and children. Malaysia does not regulate the victims protection of domestic violence for housemaid. To reduce domestic violence and protect the victims, law enforcement officials should be able to consider the threat of sanctions for the suspect, either criminal sanctions for violations of domestic violence or breaches of protection orders.
Keywords: Comparative law, victims protection, domestic violence