TINDAK PIDANA PERAMPASAN KENDARAAN BEMOTOR OLEH DEBT COLLECTOR DALAM PELAKSANAAN EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA

Abstract

Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah tindakan perampasan kendaraan bermotor yang  dilakukan oleh debt collector dalam penagihan kredit bermasalah dapat dikategorikan sebagai tindak pidana, serta peran dan upaya yang dilakukan satuan reserse kriminal Polresta Surakarta dalam menanggulangi tindak pidana perampasan kendaraan bermotor oleh debt collector di Kota Surakarta. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif empiris. Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu mempelajari perundang-undangan dan wawancara. Teknik analisis data menggunakan analisis deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian dapat diperoleh bahwa pelaksanaan penarikan kendaraan bermotor oleh oknum debt collector tidak sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) yakni disertai dengan paksaan serta ancaman kekerasan maupun kekerasan secara fisik. Tindakan tersebut dapat dikatakan sebagai perampasan dan dikategorikan sebagai tindak pidana Pemerasan sesuai dengan Pasal 368 KUHP Ayat (1) dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun. Pihak kepolisian khususnya satuan reserse kriminal sebagai  aparat penegak hukum berperan melakukan pengamanan eksekusi jaminan fidusia sesuai dengan  Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2011. Kepolisian juga tidak menutup kemungkinan dilakukannya mediasi untuk menemukan win-win solution antara kedua belah pihak baik nasabah maupun pihak leasing.
Kata Kunci : Debt Collector; Perampasan; Reserse Kriminal; Tindak Pidana.

Abstract
This study aims to see whether the act of confiscating motor vehicles by debt collectors in credit  collection can be categorized as a criminal act, as well as the roles and efforts of criminal detective units in the Surakarta City Police in tackling the crime of confiscating motor vehicles by debt collectors in Surakarta. This research is an empirical normative legal research. This study uses primary data and secondary data. Data collection techniques used were studying legislation and interviews. The data analysis technique used descriptive analysis. Based on the results of the study, it can be obtained that the implementation of motor vehicle withdrawal by a debt collector is not in accordance with standard operating procedures (SOP), which is accompanied by coercion and threats of violence or physical violence. The act can be said as seizure and is categorized as a crime of Extortion in accordance with Article 368 of the Criminal Code Paragraph (1) with a maximum imprisonment of nine years. The police, especially criminal detective units as law enforcement officers play a role in securing the execution of fiduciary guarantees in accordance with Police Regulation No. 8 of 2011. The police also did not rule out mediation to find a win-win solution between the two parties, both the customer and the leasing party.
Keywords : Debt Collector; Deprivation; Criminal Detective Unit; Crime.