PENGATURAN JUDI BOLA ONLINE SEBAGAI TINDAK PIDANA SIBER DALAM HUKUM PIDANA DI INDONESIA

Abstract

Abstract

This research aims to determine the form of the application of criminal sanctions and the provisions of the law of criminal offences against a decent online football gambling. This research is the normative legal research which is prescriptive. The data,which used in this writing, was  secondary data. Secondary data used include primary legal materials and legal secondary materials. Data collection techniques are used, namely the study of librarianship. The results showed that the application of criminal law to jail for perpetrators of criminal acts of ball online gambling contrary to theory of law about cyber crime. A decision-making model for offender online football gambling should give priority to regulations that are more specific (lex specialis derogat legi generali), namely regulation Law Number 19 of 2016 juncto Law Number 11 of 2008 on Electronic Information and Transactions about governing the crime of gambling online which is contained in Article 27 Paragraph (2) of the act of information and Electronic Transactions. So decision making is done not only to apply criminal sanctions and provisions of law that are in the Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Keywords:online football gambling , the application of criminal sanction, Lex Specialis derogat Legi Generali

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk penerapan sanksi pidana dan ketentuan hukum yang layak terhadap tindak pidana judi bola online . Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif. Jenis  data yang digunakan yaitu data sekunder. Data sekunder yang digunakan mencakup bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan hukum pidana penjara bagi pelaku tindak pidana judi bola online bertentangan dengan teori hukum tentang cyber crime.Model pengambilan keputusan bagi pelaku judi bola online sebaiknya mengutamakan peraturan perundangundangan yang bersifat lebih khusus(lex specialis derogat legi generali) yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 juncto Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mengatur mengenai tindak pidana perjudian secara online yang terdapat dalam Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 juncto Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Jadi pengambilan keputusan yang dilakukan tidak hanya menerapkan sanksi pidana dan ketentuan hukum yang ada dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Kata Kunci: Penerapan Sanksi Pidana, Tindak Pidana Judi Bola Online, Cyber Crime, Lex Specialis Derogat Legi Generali.